SRI Lanka diberikan pinjaman US$500 juta dari India untuk membiayai pembelian minyak untuk negara yang kekurangan uang tersebut. Pasalnya, negara itu mengalami kekurangan energi dan pemadaman listrik bergilir.
Kesengsaraan ekonomi pulau itu telah membuat pembangkit listrik tenaga panas tidak dapat menyalakan lampu dan mengganggu jaringan transportasi. Maklum, para pedagang kehabisan mata uang asing untuk mendanai impor.
Kerusakan yang sering terjadi pada pembangkit listrik tenaga batu bara memperparah pemadaman listrik yang tidak diumumkan sebelumnya. Akibatnya, banyak rumah tangga juga berjuang mendapatkan gas untuk memasak dan minyak tanah.
Baca juga: Inflasi Zona Euro Naik ke Rekor Tertinggi Baru
Para pejabat mengatakan kesepakatan resmi ditandatangani pada Rabu setelah dua minggu pembicaraan, di samping dukungan valuta asing US$915 juta baru-baru ini. Seorang diplomat India mengatakan pembicaraan sedang berlangsung pada kredit US$1 miliar lain untuk mendanai impor makanan dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan dari India.
"Uang $500 juta bagi Sri Lanka untuk membeli produk minyak dari pemasok India," kata pejabat itu. Ekonomi Sri Lanka juga mengalami kelangkaan beras, suku cadang otomotif dan semen, dengan supermarket terpaksa menjatah beberapa makanan pokok.
Kekurangan mendorong inflasi makanan ke rekor 25% bulan lalu. Pariwisata merupakan penghasil devisa utama bagi Sri Lanka tetapi sektor ini telah runtuh setelah pandemi covid-19.
Baca juga: Inflasi Cetak Rekor, Sri Lanka Naikkan Suku Bunga
Pemerintah telah menutup misi diplomatik luar negeri untuk menghemat uang dan larangan impor yang luas telah berlaku selama hampir dua tahun menghemat mata uang asing. Tiga lembaga pemeringkat internasional telah menurunkan peringkat pulau itu sejak akhir tahun lalu di tengah kekhawatiran bahwa pulau itu mungkin tidak dapat membayar utang negara senilai US$35 miliar.
Sri Lanka telah mencari lebih banyak pinjaman dari Beijing untuk membantu membayar utang Tiongkok yang ada. Utang Tiongkok menyumbang sekitar 10% dari pinjaman luar negeri negara itu.
Pihak berwenang telah banyak meminjam dari Tiongkok untuk proyek infrastruktur di masa lalu. Beberapa di antaranya berakhir sebagai beban biaya yang mahal. (AFP/OL-14)
