Kemendagri : 45 Daerah Belum Tetapkan APBD 2022 

DATA Kementerian Dalam Negeri menunjukkan belum semua daerah yang telah menetapkan anggaran tahun 2022. Per 28 Januari 2022, sekitar 497 daerah yang telah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024. Artinya 45 daerah belum menetapkan APBD. Karenanya, Kemendagri meminta ada percepatan pengesahan anggaran. 

"Kemendagri langsung turun ke daerah, dalam rangka memberikan asistensi dan pembinaan kepada daerah yang belum menetapkan APBD," ujar Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, dikutip dari rilis media Senin (31/1). 

Fatoni menegaskan, penetapan APBD di waktu yang tepat berpengaruh pada tersedianya pelayanan dasar dan laju realisasi tahun anggaran berjalan. Jika APBD belum ditetapkan, ujarnya, sulit bagi daerah untuk membayar belanja operasional terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat Selain itu, penetapan anggaran yang lambat, imbuhnya, akan menganggu realisasi anggaran di daerah. Adapun daerah- daerah yang belum menetapkan anggaran antara lain di Provinsi Papua. 

"Kemendagri telah menurunkan tim untuk melakukan asistensi dan pembinaan terhadap 5 kabupaten di wilayah adat Meepago yang terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Intan Jaya. Dari kelima daerah tersebut, hanya Kabupaten Nabire yang telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2022," papar Fatoni. 

Baca juga : Wapres Minta Pemerintah Daerah Beri Kemudahan Bisnis UMKM

Fatoni mengatakan, penetapan APBD akan berdampak pada realisasi. Untuk Tahun Anggaran 2021, ujarnya, di wilayah adat Meepago terbilang rendah. Kabupaten Deiyai, misalnya memiliki persentase realisasi pendapatan sebesar 86,53% dan realisasi belanja sebesar 75,08%. 

"Realisasi belanja daerah di Papua, masih banyak yang di bawah rata-rata," terang Fatoni. 

Untuk daerah yang kesulitan, ia mengatakan, Kemendagri telah membentuk tim yang akan turun langsung untuk membantu daerah. (OL-7)