Wapres: Tingkat Kesejahteraan Rakyat Indonesia Masih Timpang

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menyoroti problem redistribusi kesejahteraan masyarakat yang dinilai masih timpang. Karena itu, pemerintah berharap adanya kolaborasi dan sinergi antarpengusaha di dalam mendukung UMKM agar kualitas dan kapasitasnya semakin meningkat untuk menyelesaikan problem ketimpangan masyarakat.

“Bahwa redistribusi kesejahteraan merupakan pekerjaan rumah penting bangsa ini, agar keadilan sosial dirasakan dalam kenyataan,” katanya dalam keterangan persnya yang diterima, Senin.

Disebutkan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, Wapres menyebutkan hanya 21,9% penduduk Indonesia merayakan kesejahteraan ekonomi. "Sebetulnya, kesejahteraan ekonomi di Indonesia hanya dirayakan tidak lebih dari 21,9% penduduk lapis paling atas. Artinya, problem ketimpangan menjadi perkara serius di Indonesia,” jelasnya.

Disebutkan, berdasarkan data Susenas BPS 2019 tersebut, Wapres menyebutkan jumlah penduduk miskin sebesar 9,4%, warga rentan 20,6%, kelompok masyarakat menuju kelas menengah 48,2%, kelas menengah 21,5%, dan berpendapatan tinggi hanya 0,5%.

Baca juga: Presidensi G20, Momentum Indonesia Bangkitkan Optimisme Pemulihan

Selain itu, Ma’ruf juga mengatakan masyarakat yang menggeluti dunia usaha perlu ditingkatkan, sehingga dapat menjadi salah satu upaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) pada 2021, sebanyak 64 juta warga tercatat merupakan pelaku usaha; dengan rincian usaha mikro sebanyak 98,6%, usaha kecil 1,2%, usaha menengah 0,09%, dan usaha besar 0,01%. "Maknanya, dibutuhkan langkah-langkah serius untuk memperbesar jumlah pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar," tegasnya.

Ma’ruf menyebut beberapa langkah dalam membangun sinergi dan kolaborasi antarpelaku usaha sebagai sumber pertumbuhan dan kekuatan ekonomi bangsa. Pertama, UMKM terus difasilitasi agar kapasitas usaha, keterampilan, tenaga kerja, akses modal, dan penguasaan teknologi meningkat.

"Kedua, kolaborasi intensif antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar sehingga antarpelaku ekonomi bisa saling menguatkan, seperti di Jepang dan Taiwan," imbuhnya.

Lebih jauh, Indonesia telah memulai Presidensi G-20 pada 2022 yang merupakan ajang bergengsi dan strategis. Penyelenggaraan G-20 selama satu tahun ke depan diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. "Kita berharap posisi ini bisa dimanfaatkan pemerintah dan dunia usaha untuk merumuskan dan membangun kesepakatan bagi kepentingan nasional," ujarnya.

Ma’ruf juga mengakui masih terdapat beberapa agenda bidang ekonomi yang masih harus terus diamati bersama, yaitu daya saing ekonomi, transformasi ekonomi, dan demokrasi ekonomi. "Bapak Presiden dalam banyak kesempatan mengingatkan agar daya saing ekonomi diperbaiki, sedikit demi sedikit akan terus diperbaiki dan dibenahi," pungkasnya. (OL-4)