Pembangunan Infrastruktur Bentuk Komitmen Jokowi Wujudkan Keadilan Sosial

ANGGOTA DPR Fraksi Golkar Gde Sumarjaya Linggih memuji kepemipinan Presiden Joko Widodo dalam membenahi ketimpangan pertumbuhan di daerah dan mewujudkan keadilan sosial.

Pasalnya, kata dia, kawasan Timur Indonesia memang merupakan daerah yang masih tertinggal, baik dari segi pembangunan, ekonomi, maupun infrastruktur.

Kawasan Timur Indonesia itu di antaranya adalah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.

"Untuk itu, Bali membutuhkan sosok pemimpin yang mampu melihat dan mengeksekusi hal tersebut. Kami ingin pemimpin seperti Jokowi di Bali," ujarnya.

Dalam konteks Bali, sambung Sumarjaya, ia menilai Jokowi mampu membenahi salah satu persoalan krusial yaitu ketimpangan pertumbuhan daerah Selatan dan Bali Utara.

Menurutnya, jika tidak ada pemimpin yang mampu menyeimbangkan ketimpangan tersebut, persoalan mengenai harga-harga kebutuhan masyarakat yang terlalu tinggi di Bali Selatan dan pengangguran yang tinggi di Bali Utara akibat fokus pembangunan daerah yang rendah akan terus terjadi.

Adapun anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Abdul Kadir Karding mengakui, Jokowi selama masa pemerintahannya dikenal dengan pembangunan infrastruktur yang amat berguna untuk masyarakat. 

Namun ia menekankan, selama pembangunan infrastruktur tersebut, sosok Jokowi tidak pernah melakukan tindakan represif dalam menghadapi warga yang terdampak proyek infrastruktur atau proyek strategis nasional.

Ia menyebutkan dalam mengawal setiap proyek strategis nasional, polisi harus bersikap humanis. Tentunya sikap tersebut juga berlaku di kasus Wadas. 

"Menurut saya kepolisian harus mampu menjabarkan dan menerjemahkan dengan cerdas setiap perintah Presiden Jokowi terutama dalam mengawal pembangunan infrastruktur," tandasnya. 

Lebih lanjut ia mengungkapkan Bendungan Bener adalah proyek strategis yang memberi manfaat terhadap masyarakat di bidang irigasi pertanian maupun pembangkit listrik tenaga air. Hal ini kata Karding perlu disadari masyarakat sekitar area proyek strategis nasional tersebut. (Ant/OL-8)