Penurunan Biaya Logistik dapat Mengatasi Ketimpangan

Biaya logistik yang tinggi telah menciptakan ketimpangan ekonomi antara daerah-daerah di Indonesia.  Contohnya masih  terjadinya ketimpangan harga barang dan pangan di pulau Jawa yang lebih murah dibandingkan pulau-pulau lainnya, seperti di Papua.

Oleh karena itu, menurut pakar ilmu manajemen rantai suplai yang juga ketua umum Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) R. Beniadi Setiawan pemerintah perlu terus mendorong  penurunan biaya logistik nasional dengan melakukan reformasi sistem logistik.

Menurutnua reformasi harus dilakukan  untuk mengefisiensikan seluruh proses pengiriman barang dari hulu hingga hilir dengan mengintegrasikan sektor-sektor transportasi, pergudangan, distribusi, dan informasi logistik di seluruh wilayah Indonesia.

Penurunan biaya logistik nasional ini, kata dia, nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan biaya logistik yang lebih rendah, harga barang di pasaran akan menjadi lebih murah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. "Dengan harga barang yang lebih murah, daya beli masyarakat akan meningkat dan kesejahteraan akan tercapai," ujar Beniadi, dalam keterangan resminya, Sabtu (30/9).

Selain itu. tambahnya, dengan harga barang yang lebih murah, produk dalam negeri akan menjadi lebih kompetitif dan ekspor akan meningkat. Dengan harga barang yang lebih murah, kesenjangan ekonomi antara daerah-daerah juga akan berkurang dan distribusi akan lebih merata.

Dia mengatakan penurunan biaya logistik nasional dapat mendorong terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau geografis.

Penurunan biaya logistik nasional juga dapat memperkuat persatuan Indonesia dengan menghubungkan daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi dengan daerah-daerah lainnya melalui jaringan transportasi yang efisien dan terintegrasi. Penurunan biaya logistik nasional juga dapat merefleksikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sistem logistik nasional.

Penurunan biaya logistik nasional juga dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan barang-barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

“Penurunan biaya logistik nasional bukan hanya merupakan sebuah program ekonomi, tetapi juga merupakan sebuah komitmen politik dan moral untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.” (M-3)