PIMPINAN Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meminta PLN mengkaji secara hati-hati rencana kenaikan tarif listrik bagi kelompok non subsidi.
Menurutnya, rencana kenaikan tarif listrik akan memberatkan bagi konsumen yang sampai sekarang ekonominya masih terdampak pandemi covid-19.
"Bagaimanapun juga pelanggan listrik non-subsidi juga terdampak pandemi, dalam hal ini usaha menengah rumah tangga dan komersial. PLN harus mengkaji secara seksama rencana kenaikan tarif listrik yang akan memberatkan konsumen," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/12).
Eddy juga meminta perusahaan pelat merah itu terlebih dahulu membahas rencana kenaikan tarif listrik tersebut bersama Komisi VII DPR RI.
Baca juga : Jokowi Sebut Ekonomi Bali Perlu Transformasi
"Kami di DPR meminta agar PLN membahas terlebih dahulu kenaikan listrik ini di Komisi VII DPR agar sosialisasi di masyarakat tidak menimbulkan polemik apalagi kegaduhan yang tidak perlu," ungkap Sekjen PAN itu.
Seperti diketahui PLN berencana menyesuaikan tarif listrik atau tariff adjustment bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) non-subsidi tahun depan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan besaran penyesuaian tarif yang akan diterapkan sesuai aturan awal pada 2022 dengan tetap memperhatikan kondisi pandemi. (OL-7)
