Di Depan Erick, Jokowi : Tata Kelola BUMN Ruwet dan Tak Efisien

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) secara gamblang mengatakan, dalam mendatangkan investasi ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata masih menemukan permasalahan pada rumitnya birokrasi usaha.

Dia pun menyinggung tersebut di depan Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, direksi PT PLN dan menteri terkait di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (16/11).

"Berkaitan dengan investasi. Saya melihat kalau investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN ini antre dan banyak sekali, tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan BUMN kita juga," ungkap Kepala Negara dikutip dari video yang diunggah Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11).

Jokowi bahkan mengaku geram atas permasalahan yang ditemukan tersebut. Dia meminta agar perusahaan-perusahaan BUMN membenahi hal tersebut guna menarik investasi.

"Saya orang lapangan, ingin marah untuk sesuatu yang saya lihat, kok ini sulit dilakukan, padahal gampang. Kok ini (investasi) enggak jalan jalan," ujarnya.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Lepas Ekspor Telur Tetas ke Myanmar

"Posisi ini harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang dimiliki. Jangan sembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement jadi tidak benar," tambahnya.

Mantan Wali Kota Solo itu juga meminta setiap keputusan kebijakan dari Pertamina, PLN atau perusahaan BUMN lainnya harus dikalkulasi dengan terukur dan jelas untuk membawa kemajuan ekonomi negara.

"'Setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya. Bagi PLN tarifnya seperti apa, Pertamina bagi premium dan LPG seperti apa. Ini disampaikan transparan dan terbuka, blak-blakan dengan angka kalkulasi hitungan yang logis," sebutnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta Pertamina dan PLN untuk menyiapkan rancangan kerja yang jelas dan terukur dalam transisi energi menuju dalam upaya pemerintah mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada 2060 untuk mengatasi perubahan iklim.

"Misalnya, khusus untuk PLN bagaimana transisi energi bisa segera dilakukan, ada target tahun ini harus goal di 2022, misalnya 5.000 megawatt (MW) harus geser dari coal ke hidro power, geothermal, atau bisa ke solar panel," pungkasnya. (OL-4)