Wapres: Program Prioritas Percepatan Kesejahteraan Papua Dilanjutkan

WAKIL Presiden K.H Ma’ruf Amin melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Barat sebagai rangkaian kunjungan kerja ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021.

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut pada Tahun Anggaran 2022.

Dalam Anggaran Pendatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2022, terang Wapres, sesuai Rencana Aksi Instruksi Presiden No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, telah dianggarkan untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Selain itu, ada pula dukungan pendanaan melalui Dana Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran 2022 yang berupa Specific Grant sebesar 1,25% dari DAU nasional dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

"Arah dari Presiden adalah harus memberikan perubahan nyata dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP)," ujar Wapres, Kamis (14/10).

Baca juga: Pemprov Papua Diminta Jaga Fasilitas PON 

Sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, Ia menjelaskan telah dimuat kebutuhan pendanaan dalam Rencana Aksi dan Quick Wins pada APBN Tahun Anggaran 2021, yang secara umum telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral Kementerian/Lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Adapun 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, yakni kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan usaha kecil dan menengah, peningkatan ketenagakerjaan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pada kesempatan itu, Wapres juga memimpin rapat kerja dengan kepala daerah dari lima wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Barat. Lima kabupaten prioritas di Papua Barat yakni Teluk Wondama, Bintuni, Tambrauw, Maybrat, dan Manokwari Selatan. Sedangkan secara nasional, terdapat 35 Kabupaten prioritas pada 2021 untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

Wapres mengatakan bahwa anggaran bukan isu utama dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Namun tantangan terbesar menurutnya membuat program tersebut konvergen dan terintegrasi dan tepat sasaran.

Secara khusus Wapres mengatakan dalam 3 bulan, akan disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di Papua Barat dengan menggunakan data yang tersedia.

"Untuk program khusus 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas," ujar Wapres.(OL-4)