Rabu 13 Oktober 2021, 19:50 WIB

Pemprov Papua Diminta Jaga Fasilitas PON 

Rifaldi Putra Irianto | Nusantara
Pemprov Papua Diminta Jaga Fasilitas PON 

MI/Susanto
Foto aerial venue dayung yang berlokasi di Teluk Youtefa, Kota Jayapura.

 

PENGGUNAAN fasilitas setelah perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) usai di beberapa daerah selalu menjadi pertanyaan. 

Mengingat, venue PON di beberapa daerah yang pernah menjadi tuan rumah, seperti Riau, Kalimantan Timur dan Palembang, cenderung tidak terselamatkan.

Bahkan, venue PON Jawa Barat pada 2016 pun harus direnovasi kembali. Tepatnya, ketika akan digunakan untuk perhelatan Asian Games 2018. Hal ini kemudian menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas olahraga setelah PON.

Untuk penyelenggaraan PON XX Papua, sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017, terdapat tujuh venue, dua penataan kawasan, pembangunan rusun dan pembangunan sarana jalan yang menjadi tugas Kementerian PUPR.

Baca juga: Kemenkeu Hibahkan 8 Barang Milik Negara untuk Pemprov Papua

"Yang ditangani ada empat venue utama, yakni istora, venue akuatik, venue hoki (indoor dan outdoor) dan kriket. Lalu, diminta untuk menangani tiga venue tambahan lagi, yakni sepatu roda, panahan dan dayung," jelas Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Rabu (13/10).

"Kemudian, penataan kawasan untuk Kampung Harapan dan MSC Sport Complex di Doyo Baru. Serta, pembuatan jalan untuk menunjang air bersih di beberapa venue," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pembangunan harus sesuai standar yang mengacu pada aturan federasi setiap cabang olahraga. Alhasil, biaya pembangunan pun tergolong besar. Sebab, ada beberapa item yang harus menggunakan merek tertentu.

Baca juga: BNPB Sebut PON Papua Pembelajaran untuk Kegiatan Besar Lain

Fasilitas cabang olahraga dan sarana PON tidak boleh terabaikan. Pemanfaatan fasilitas pascaperhelatan PON Papua, juga sudah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo. "Daerah (Papua) juga dituntut punya konsep menyangkut keberlanjutan. Setiap fasilitas yang dibangun adalah aset pemerintah pusat, yang pada akhirnya dihibahkan ke pemerintah daerah," pungkas Iwan.

Kementerian PUPR dikatakannya sudah mendorong adanya kerja sama Pemprov Papua dengan pihak tertentu, khususnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan. "Sejak awal harus punya hitungan biaya pembangunan, pemeliharaan dan jumlah revenue yang bisa dihasilkan fasilitas ex-PON," terangnya.

"Harus di-manage secara profesional. Selain venue manajemen, daerah juga harus harus ada sport management. Dengan membangun atmosfer olahraga yang kondusif, agar stadion bertaraf internasional itu bisa dimanfaatkan secara maksimal," imbuh Iwan.(OL-11)

Baca Juga

DOK MI

Dampak Pandemi Covid-19, Pemprov Jabar Kehilangan Pendapatan Rp6 Triliun

👤Benny Bastiandy 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 19:06 WIB
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat kehilangan pendapatan hampir Rp6 triliun dampak pandemi covid-19. Akibatnya, tak sedikit rencana pembangunan...
MI/Dwi Apriani

Pemkab Muba Minta Bantuan Tim Ahli Padamkan Kebakaran Sumur Minyak Ilegal

👤Dwi Apriani 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 18:55 WIB
API yang muncul dari sumur minyak ilegal di Dusun V Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan...
MI/Dwi Apriani

Polda Sumsel Ungkap Kasus Pupuk Ilegal

👤Dwi Apriani 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 18:46 WIB
Polda Sumsel berhasil menyita 659 zak kemasan 50 kilogram pupuk dolomite merek ADS yang diduga tidak memiliki izin edar dan terdaftar di...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya