Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan akan menghibahkan beberapa aset negara berupa barang milik negara (BMN) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Dalam hal ini, terkait pembangunan fasilitas PON XX 2020 dan Paralimpik Nasional XVI 2021.
Direktur Barang Milik Negara DJKN Encep Sudarwan mengatakan ada delapan BMN yang akan dihibahkan pemerintah pusat kepada Pemprov Papua seusai gelaran PON dan Paralimpik Nasional. Langkah itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021.
Baca juga: Pemberdayaan Venue Usai PON XX Papua Harus Diperhatikan
"Nilainya kurang lebih Rp1,3 triliun. Ada Arena Aquatic, Istora Papua Bangkit, Arena Cricket, serta Hockey indoor dan outdoor. Lalu, penataan Kawasan Kampung Harapan, penataan Kawasan Doyo Baru, Arena Sepatu Roda, Panahan dan Dayung, pembangunan sistem drainase Kabupaten Jayapura, serta pembangunan sanitasi," ungkap Encep dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/10).
Pemerintah menghibahkan sejumlah BMN, karena percaya Pemprov Papua dapat mengelola aset negara tersebut. Setelah dihibahkan, aset tersebut akan menjadi barang milik daerah.
Selain delapan hal tersebut, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan beberapa venue dan aspek lain juga akan dihibahkan pemerintah pusat kepada Pemprov Papua. Tepatnya, setelah gelaran PON XX dan Paralimpik Nasional rampung.
Baca juga: Stimulus Rp50 Juta untuk UMKM Berjualan Online, ASN Dilarang Ikutan
"Nanti akan menyusul hal lainnya, karena di sana juga kita sudah membangun beberapa hal. Ada yang sudah tuntas. Ada juga yang berbentuk renovasi," imbuh Encep.
Melalui hibah ini, Pemprov Papua akan memiliki aset tambahan yang dapat digunakan untuk melayani masyarakat dan kegiatan lainnya. Walau ada beberapa venue yang dihibahkan, namun aset lain, seperti jalan nasional dan bandara, tidak akan dihibahkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.(OL-11)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved