Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan akan menghibahkan beberapa aset negara berupa barang milik negara (BMN) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Dalam hal ini, terkait pembangunan fasilitas PON XX 2020 dan Paralimpik Nasional XVI 2021.
Direktur Barang Milik Negara DJKN Encep Sudarwan mengatakan ada delapan BMN yang akan dihibahkan pemerintah pusat kepada Pemprov Papua seusai gelaran PON dan Paralimpik Nasional. Langkah itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021.
Baca juga: Pemberdayaan Venue Usai PON XX Papua Harus Diperhatikan
"Nilainya kurang lebih Rp1,3 triliun. Ada Arena Aquatic, Istora Papua Bangkit, Arena Cricket, serta Hockey indoor dan outdoor. Lalu, penataan Kawasan Kampung Harapan, penataan Kawasan Doyo Baru, Arena Sepatu Roda, Panahan dan Dayung, pembangunan sistem drainase Kabupaten Jayapura, serta pembangunan sanitasi," ungkap Encep dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/10).
Pemerintah menghibahkan sejumlah BMN, karena percaya Pemprov Papua dapat mengelola aset negara tersebut. Setelah dihibahkan, aset tersebut akan menjadi barang milik daerah.
Selain delapan hal tersebut, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan beberapa venue dan aspek lain juga akan dihibahkan pemerintah pusat kepada Pemprov Papua. Tepatnya, setelah gelaran PON XX dan Paralimpik Nasional rampung.
Baca juga: Stimulus Rp50 Juta untuk UMKM Berjualan Online, ASN Dilarang Ikutan
"Nanti akan menyusul hal lainnya, karena di sana juga kita sudah membangun beberapa hal. Ada yang sudah tuntas. Ada juga yang berbentuk renovasi," imbuh Encep.
Melalui hibah ini, Pemprov Papua akan memiliki aset tambahan yang dapat digunakan untuk melayani masyarakat dan kegiatan lainnya. Walau ada beberapa venue yang dihibahkan, namun aset lain, seperti jalan nasional dan bandara, tidak akan dihibahkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.(OL-11)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Empat perempuan muda tersebut yakni Yola, asal Kota Kupang, Karmelita asal Kabupaten Nagekeo, Ina, asal Kabupaten Lembata dan Helda asal Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Pemberian kental manis untuk balita didorong oleh masih tingginya persepsi salah dari orang tua yang menganggap kental manis kandungannya sama dengan susu sapi.
Pemda harus terus mengecek persiapan pilkada, seperti logistik maupun tempat pemungutan suara (TPS).
Maurit mendorong agar pemda melakukan koordinasi dengan KPUD dan Bawaslu, serta melaporkan penggunaan dana hibah tersebut.
Bank BJB juga telah melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan potensi ekonomi Desa Cibuluh.
DPRD DKI Jakarta akan mengawasi pemberian insentif tambahan bagi pegawai di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta untuk memastikan insentif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved