Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
TENAGA Pendamping Usaha (TPU) yang direkrut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2021, terbukti cukup efektif dalam mendekatkan pelaku UMKM dengan lembaga keuangan untuk mengakses permodalan.
Hingga Agustus 2021, tercatat 43 TPU yang tersebar di 36 kabupaten/kota pada 15 provinsi berhasil mendorong permodalan kepada 530 pelaku usaha. Serta, mencairkan pembiayaan senilai Rp20,9 miliar.
"TPU ini kita rekrut untuk mempersempit gap informasi antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti dalam keterangan pers, Sabtu (9/10).
Baca juga: 2022, Produksi Perikanan Budidaya Diprediksi Capai 20,54 Juta Ton
Artati mengungkapkan realisasi pembiayaan bersumber dari 26 lembaga keuangan. Terdiri dari 7 bank nasional, 5 bank pembangunan daerah (BPD), 1 bank perkreditan rakyat (BPR), 8 lembaga keuangan non-bank dan 5 koperasi.
Lembaga keuangan dikatakannya juga merasa terbantu dengan adanya TPU. Sebab, calon nasabah yang diusulkan merupakan pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam hal manajemen keuangan. "Sehingga, memudahkan lembaga keuangan dalam melakukan analisis kelayakan kredit," imbuhnya.
Baca juga: OVO Ungkap Strategi Bakar Duit Berdampak Positif ke UMKM
Adapun tugas utama TPU adalah melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Itu terkait manajemen usaha untuk meningkatkan status kelayakan finansial dari unbankable menjadi bankable. Target pendampingan dan pembinaan TPU mencakup nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, petambak garam, hingga penyedia jasa perikanan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong penguatan model penyaluran pendanaan terhadap UMKM sektor kelautan dan perikanan. Dengan sistem atau model yang lebih baik, penyaluran dana pinjaman bisa dinikmati secara luas dan tepat sasaran.(OL-11)
Industri galangan kapal nasional menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk hingga 0%.
Presiden Prabowo Subianto percepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dengan progres tahap pertama 50%.
SEBANYAK 12 negara pemilik pantai yang ada di Samudera Hindia menggelar pertemuan membahas ikan tuna di 30th Session of the Coastal States Alliance (CSA 030) 30-31 Januari 2026 di Kuta Bali.
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia, sekitar 95% tangkapan ikan Indonesia berasal dari perikanan skala kecil.
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari mencatat produksi ikan di pelabuhan ituIkan Layang dan Tuna Dominasi Hasil Tangkapan di Pelabuhan Kendari mencapai 80–100 ton per hari.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved