Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan kesuksesan right issue saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menjawab keraguan dari para investor, pengamat, dan terhadap pasar Indonesia secara keseluruhan, bahkan keraguan terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan lebih bertumbuh di UMKM. OJK akan terus mendukung pengembangan UMKM ini," kata Hoesen, Rabu (29/9).
Di Indonesia banyak masyarakat yang ekonominya bertumbuh dari kegiatan sehari-hari. Sayangnya selama ini hanya dibicarakan dan baru saat ini kebijakan memiliki keberpihakan. OJK mendukung UMKM untuk terus tumbuh.
OJK melihat usaha yang bisa berlangsung untuk jangka panjang adalah manajemen kelola perusahaan, manajemen risiko korporasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Sedangkan pertumbuhan akan berfluktuatif tiap tahunnya.
"OJK hanya mengingatkan BRI, PMN dan Pegadaian pada transaksi modelnya akan banyak sekali terjadi transaksi afiliasi, cukup material dan punya benturan kepentingan. Itu bagian tata kelola, dan risiko yang harus dijaga," kata Hoesen.
Perusahaan BUMN juga diharapkan untuk bisa satu per satu melantai di Bursa Efek Indonesia dan berkontribusi ke pertumbuhan pasar modal. Kinerja pasar modal ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan kinerja dari korporasi.
"Kualitas kebijakan pemerintah dan kinerja perusahaan emiten yang menciptakan pertumbuhan di bursa dan iklim investasi yang lebih baik," kata Hoesen.
Baca juga : Wakil Ketua MPR Soroti Keberpihakan saat Terima Audiensi Dewan UKM Indonesia
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Sunarso mengatakan right issue saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dengan 28,2 miliar saham baru telah terserap seluruhnya dengan nilai Rp 95,9 triliun.
Jumlah ini terdiri dari Rp54,7 triliun dalam bentuk partisipasi non tunai Pemerintah dan Rp41,2 triliun dalam bentuk cash proceed dari pemegang saham publik, dimana Rp27,9 triliun diantaranya berasal dari pemegang saham asing. dan oversubscribed 1,53%.
"Tugas kami di korporasi untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial. Inisiatif besar ini sangat berhubungan dengan visi perusahaan untuk menjadi grup bank yang paling bernilai di Asia Tenggara, dengan menjadi juara dari inklusi keuangan," kata Sunarso.
Artinya perusahaan ingin selalu menciptakan nilai untuk pemangku kebijakan dan pemegang saham. Maka bank akan selalu memastikan sumber pertumbuhan baru.
Dengan hasil rights issue tersebut, maka kepemilikan saham publik masih dapat terjaga di atas 40% sesuai dengan target BRI. Tingginya minat terhadap rights issue BRI ini mencerminkan kepercayaan pemegang saham terhadap visi untuk fokus pada penetrasi keuangan dengan mengamankan sumber pertumbuhan baru di segmen mikro yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham.
“Keberhasilan ini akan mengobarkan semangat BRI dan Holding Ultra
Mikro untuk membawa jutaan pelaku usaha ultra mikro naik kelas dan memberikan kontribusi positif bagi para stakeholders, dan perekonomian nasional,” kata Sunarso.(OL-2) )
SOLUSI pendanaan cepat melalui GrabModal by OVO Finansial telah hadir sebagai dukungan nyata bagi mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan tingginya aktivitas digital selama Ramadan 2026 untuk meningkatkan promosi dan penjualan melalui platform TikTok.
Laporan IMF Article IV 2026 mencatat UMKM Indonesia menghadapi biaya pinjaman jauh lebih tinggi dan prosedur aplikasi pinjaman lebih kompleks daripada negara-negara serupa.
Kegiatan Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” direncanakan akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan lokasi yang bergiliran di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Program ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra program tersebut.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah untuk memperkuat pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
SEJARAH baru tercipta di industri jasa keuangan Indonesia.
Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).
KOMISI XI DPR RI resmi menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved