WAKIL Ketua MPR Syarief Hasan mengungkapkan persoalan UMKM adalah perkara keberpihakan. UMKM akan mampu berdaya saing jika diberikan atensi dan fasilitasi yang sistematis dan berkelanjutan dari pemangku kebijakan.
"Pemerintah harus memastikan adanya dukungan berkelanjutan, baik dari sisi pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, maupun strategi penjualan sehingga produk UMKM berdaya saing," ujar Syarief saat menerima audiensi dari Dewan UKM Indonesia.
Syarief mengungkapkan ada beberapa yang perlu dilakukan agar UMKM bisa menyejahterakan para pelaku dan berkontribusi pada penerimaan negara. "Dari sisi perizinan, perlu diberikan afirmasi agar UMKM mendapatkan legalitas, serta jaminan kredit berusaha. Dengan bertransformasi ke dalam sektor formal, UMKM juga semakin memberikan daya dukung optimal bagi penerimaan negara, juga jaminan kesejahteraan bagi pekerjanya," terang Syarief.
Senada, Dewan Pertimbangan Dewan UKM Indonesia Andrian Lame Muhar juga mengungkap hal yang sama. "Kita sangat mengharapkan dukungan yang nyata dari pemangku kebijakan untuk mendorong kemajuan UMKM," ungkap Andrian.
Saat ini, Dewan UKM Indonesia ada di 32 provinsi dan lebih dari 200 kab/kota. Sebab itu, Dewan UKM Indonesia diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi pelaku UMKM yang berada di seluruh wilayah Indonesia. "Dewan UKM Indonesia telah melakukan konsolidasi dan kerja-kerja kelembagaan yang nyata," terang Andrian.
Menurut Andrian keberadaan UMKM semakin tertekan di tenga pandemi. Bukan saja soal keberlanjutan usaha, namun juga berkaitan dengan lemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, akses pembiayaan juga semakin rumit.
"Hambatan regulasi ini perlu dikaji secara lebih cermat dan bijak, Sebagai pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan pola beradministrasi yang rumit, seharusnya UMKM diberikan atensi dan kelonggaran tertentu, agar mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lain," terang Andrian. (OL-8)
