Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBENTUKAN PT Perkebunan Nusantara III atau PTPN (persero) sebagai Holding BUMN Perkebunan ternyata membuat para direksi di jajaran tersebut mengalami keributan perihal pemangkasan jabatan. Ini disampaikan langsung Menteri BUMN Erick Thohir.
"Saat konsolidasi PTPN III jadi holding, itu sempat ribut, ketika terjadi efisiensi. Ada PTPN I, II, IV sampai 12. Kalau direksinya tinggal satu, empat direksi dipotong. Ini yang terjadi," ungkap Erick dalam diskusi virtual, Selasa (28/9).
Menurutnya, penting bagi perusahaan BUMN untuk melakukan restrukturisasi dalam memperbaiki bisnis perusahaan pelat merah guna mencetak laba. Pasalnya, PTPN memiliki utang jumbo sebesar US$3,1 miliar atau sekitar Rp47 triliun.
Utang tersebut berasal dari 50 bank yang terdiri dari bank nasional, swasta, dan luar negeri. Tahapan konsolidasi perusahaan PTPN diyakini menjadi salah satu solusi dalam memperkecil utang tersebut.
"Padahal industri kebun kelapa sawit seharusnya untung, malah utang besar. Ini harus kita perbaiki juga. Kami ingin memperbaiki confidence kepada 50 bank ini. Jadi prosesnya ada tahapan-tahapan," sebutnya.
Efisiensi perusahaan perkebunan itu pun dinilai berjalan baik melalui refocusing kelapa sawit. PTPN yang tahun lalu rugi sebesar Rp1,6 triliun hingga Agustus 2020, saat ini untung Rp2,3 triliun sampai dengan Agustus 2021.
Baca juga: Erick Thohir Cium Indikasi Korupsi di Krakatau Steel
"Ini ada loncatan lebih besar. Hal ini diikuti focusing gula (Sugar.co) yang selama ini gula kita untuk konsumsi terus impor. Bahkan ada permainan di sana sini," tandasnya. (OL-14)
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Normansyah menegaskan BPDP berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait dalam mempercepat program-program perkebunan tersebut.
Di tengah harga energi global yang masih bergejolak dan tekanan impor bahan bakar minyak yang terus membayangi anggaran negara, kebijakan energi kini tak lagi sekadar urusan teknis.
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved