Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh menteri, kepala lembaga dan kepala daerah mewaspadai tingkat inflasi nasional yang rendah. Berdasarkan data BPS, pada kuartal kedua tahun ini, inflasi terjaga di level 1,52%.
Angka tersebut jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun anggaran 2021 yakni 3%.
"Kita tau bahwa inflasi rendah tidak selalu menjadi hal yang menggembirakan. Itu bisa mengindikasikan ada penurunan daya beli masyarakat akibat pembatasan kegiatan," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8).
Baca juga: Inflasi Sampai Juli 2021 Hanya 1,52%
Oleh karena itu, di tengah situasi yang tidak menentu akibat pandemi, kepala negara meminta para pembantunya dan seluruh kepala daerah menjaga daya beli masyarakat. Sisi permintaan harus terus didorong untuk menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
"Kita harus tetap waspada, harus hati-hati mengatur keseimbangan antara sektor kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran covid-19 harus tetap kita kendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi," tuturnya.(OL-5)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved