Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh menteri, kepala lembaga dan kepala daerah mewaspadai tingkat inflasi nasional yang rendah. Berdasarkan data BPS, pada kuartal kedua tahun ini, inflasi terjaga di level 1,52%.
Angka tersebut jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun anggaran 2021 yakni 3%.
"Kita tau bahwa inflasi rendah tidak selalu menjadi hal yang menggembirakan. Itu bisa mengindikasikan ada penurunan daya beli masyarakat akibat pembatasan kegiatan," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8).
Baca juga: Inflasi Sampai Juli 2021 Hanya 1,52%
Oleh karena itu, di tengah situasi yang tidak menentu akibat pandemi, kepala negara meminta para pembantunya dan seluruh kepala daerah menjaga daya beli masyarakat. Sisi permintaan harus terus didorong untuk menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
"Kita harus tetap waspada, harus hati-hati mengatur keseimbangan antara sektor kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran covid-19 harus tetap kita kendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi," tuturnya.(OL-5)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved