Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menetapkan defisit anggaran pada 2022 sebesar Rp868,0 triliun. Proyeksi itu sekitar 4,8% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan defisit anggaran yang ditetapkan pada APBN 2021, yakni Rp1.006,4 triliun, atau setara 5,8% terhadap PDB.
"Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting. Sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam pidato pengantar RAPBN 2022 di Kompleks Parlemen, Senin (16/8).
Baca juga: APBN 2022 Bersifat Antisipatif, Responsif dan Fleksibel
"Mengingat, tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi, yakni 3% terhadap PDB," imbuhnya.
Adapun proyeksi defisit anggaran pada 2022 akan dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan, yang aman dan dikelola secara hati-hati. Tentunya dengan menjaga keberlanjutan fiskal.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Terus Perbaiki Kinerja APBN
"Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali," pungkas Kepala Negara.
Defisit anggaran disebabkan rencana penerimaan negara yang dicanangkan pemerintah, lebih kecil dari anggaran belanja yang akan dikeluarkan.
Pada 2021, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp1.840,7 triliun. Sementara itu, belanja negara yang akan digelontorkan mencapai Rp2.708,7 triliun.(OL-11)

INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved