Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESIDEN Joko Widodo menetapkan defisit anggaran pada 2022 sebesar Rp868,0 triliun. Proyeksi itu sekitar 4,8% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan defisit anggaran yang ditetapkan pada APBN 2021, yakni Rp1.006,4 triliun, atau setara 5,8% terhadap PDB.
"Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting. Sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam pidato pengantar RAPBN 2022 di Kompleks Parlemen, Senin (16/8).
Baca juga: APBN 2022 Bersifat Antisipatif, Responsif dan Fleksibel
"Mengingat, tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi, yakni 3% terhadap PDB," imbuhnya.
Adapun proyeksi defisit anggaran pada 2022 akan dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan, yang aman dan dikelola secara hati-hati. Tentunya dengan menjaga keberlanjutan fiskal.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Terus Perbaiki Kinerja APBN
"Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali," pungkas Kepala Negara.
Defisit anggaran disebabkan rencana penerimaan negara yang dicanangkan pemerintah, lebih kecil dari anggaran belanja yang akan dikeluarkan.
Pada 2021, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp1.840,7 triliun. Sementara itu, belanja negara yang akan digelontorkan mencapai Rp2.708,7 triliun.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved