Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PRESIDEN Joko Widodo menetapkan defisit anggaran pada 2022 sebesar Rp868,0 triliun. Proyeksi itu sekitar 4,8% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan defisit anggaran yang ditetapkan pada APBN 2021, yakni Rp1.006,4 triliun, atau setara 5,8% terhadap PDB.
"Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting. Sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam pidato pengantar RAPBN 2022 di Kompleks Parlemen, Senin (16/8).
Baca juga: APBN 2022 Bersifat Antisipatif, Responsif dan Fleksibel
"Mengingat, tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi, yakni 3% terhadap PDB," imbuhnya.
Adapun proyeksi defisit anggaran pada 2022 akan dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan, yang aman dan dikelola secara hati-hati. Tentunya dengan menjaga keberlanjutan fiskal.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Terus Perbaiki Kinerja APBN
"Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali," pungkas Kepala Negara.
Defisit anggaran disebabkan rencana penerimaan negara yang dicanangkan pemerintah, lebih kecil dari anggaran belanja yang akan dikeluarkan.
Pada 2021, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp1.840,7 triliun. Sementara itu, belanja negara yang akan digelontorkan mencapai Rp2.708,7 triliun.(OL-11)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved