DPR Minta Pemerintah Terus Perbaiki Kinerja APBN

SEJAK kasus pertama covid-19 diumumkan, Indonesia sudah mengalami masa pandemi selama 17 bulan. Pemerintah harus melakukan upaya terbaik, agar tetap dapat menjalankan tugas tujuan bernegara.

DPR RI pun mengapresiasi upaya cepat pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi covid-19. Seperti, melalui berbagai kebijakan dan program, pemulihan bidang kesehatan, pemulihan sosial, hingga pemulihan ekonomi nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan fungsi anggaran DPR RI pada masa sidang tahun ini fokus pada pembahasan RAPBN 2022. DPR dan pemerintah menyadari bahwa RAPBN 2022 akan disusun di tengah situasi ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi. Sehingga, diperlukan berbagai antisipasi fiskal pada Tahun Anggaran 2022.

"Pemerintah agar terus melakukan berbagai perbaikan kinerja dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program. Sebagaimana yang telah dibahas dan direkomendasikan dalam rapat komisi, maupun rapat bersama pemerintah," ujar Puan dalam pidato Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I 2021–2022, Senin (16/8).

Baca juga: Presiden: Belanja Negara di RAPBN 2022 Capai Rp2.708,7 Triliun

Pada 2020, lanjut dia, pandemi covid-19 telah memukul kesejahteraan rakyat masyarakat. Kinerja ekonomi bahkan tercatat minus 2,07% (yoy). Lalu, angka kemiskinan pada Maret 2021 kembali naik menjadi dua digit, yakni 10,14%. 

Dari sisi tenaga kerja, BPS mencatat pengangguran naik dari 4,94% pada Februari 2020, menjadi 6,26% pada Februari 2021. Artinya, jumlah pengangguran bertambah sebanyak 1,82 juta jiwa.

Penurunan tersebut bisa jauh lebih dalam, jika tidak direspons cepat oleh pemerintah. Dalam hal ini, dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Serta, program penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang masih berjalan hingga saat ini.

Baca juga: APBN 2022 Bersifat Antisipatif, Responsif dan Fleksibel

Sementara, pada 2021, pandemi covid-19 masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Pemerintah harus mengutamakan keselamatan hidup rakyat, dengan menjalankan pembatasan kegiatan yang lebih ketat. Namun, pemerintah perlu mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi di balik kebijakan tersebut.

Pada kuartal I-II 2021, lanjut Puan, sebenarnya aktivitas ekonomi Indonesia sudah mulai tumbuh, atau berada pada trajektori (lintasan) pemulihan. Tercatat, pertumbuhan ekonomi per kuartal I 2021 sebesar 0,74% (yoy). 

Lalu, pada kuartal II 2021, ekonomi nasional tumbuh 7,07% (yoy). Pada kuartal III 2021, diperkirakan kinerja ekonomi akan kembali tertekan dengan kebijakan PPKM. "Trajektori pemulihan ekonomi 2021, dapat menjadi acuan dalam merancang dan menyusun antisipasi fiskal pada 2022," jelas Puan.

"Pengalaman menjalankan APBN 2021, yang harus merespons penanganan pandemi covid-19 dan mengakibatkan pemerintah me-refocusing program dan anggaran, agar dapat diantisipasi pada APBN 2022. Sehingga, pemerintah tetap efektif dalam menjalankan tugas lainnya, selain fokus dalam penanganan pandemi covid-19," imbuhnya.

Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan II 2021 Stagnan

Risiko dan ketidakpastian juga masih tetap tinggi pada 2022. Hal ini menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Seperti, risiko kecepatan pemulihan yang tidak merata antarnegara akibat perbedaan situasi pandemi, kecepatan vaksinasi dan dukungan stimulus ekonomi.

Terdapat kemungkinan percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) dan negara maju, sebagai dampak pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Hal itu akan menciptakan efek rambatan (spillover effect) terhadap volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global, serta arus modal global.

"Oleh karena itu, kapasitas dan ketahanan APBN 2022 agar mengantisipasi ketidakpastian yang diakibatkan pandemi covid-19," pungkas Puan.

Kapasitas APBN sangat ditentukan pertumbuhan ekonomi, khususnya pendapatan negara. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi terjadi jika ada peningkatan produksi barang dan jasa, untuk memenuhi permintaan konsumsi. Meningkatnya produksi juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.(OL-11)