Presiden: Belanja Negara di RAPBN 2022 Capai Rp2.708,7 Triliun

PRESIDEN Joko Widodo menetapkan belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun. Jumlah tersebut akan dibagi ke dalam dua kelompok utama yakni belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp770,4 triliun.

Anggaran sebesar itu, sambung Jokowi, akan digunakan untuk mendukung enam prioritas utama. Keenam tersebut yakni pengendalian covid-19 dengan memperkuat sektor kesehatan, keberlanjutan program perlindungan sosial, penguatan agenda SDM unggul, pembangunan infrastruktur dan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, serta reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting.

Secara rinci, kepala negara mengungkapkan anggaran yang akan dikucurkan untuk memperkuat sektor kesehatan
mencapai Rp255,3 triliun atau setara 9,4% dari belanja negara. "Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan terkait RUU tentang APBN 2022 pada Senin (16/8).

Dalam area penanganan pandemi, fokus yang akan dilakukan meliputi antisipasi risiko dampak covid-19 melalui testing, tracing, dan treatment, serta melanjutkan program vaksinasi dan penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan. Dana sebesar itu juga akan dimanfaatkan untuk membangun produksi vaksin dan industri farmasi yang kuat dan kompetitif.

"Kita juga akan membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan," tutur mantan Wali Kota Solo itu.

Pemerintah juga akan menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN. Untuk prioritas kedua yakni perlindungan sosial, pemerintah pada tahun depan akan mengalokasian Rp427,5 triliun. "Ini untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam jangka panjang, diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan," ucap Jokowi.

Selain menopang masyarakat tidak mampu dengan bantuan sosial, pemerintah akan memperkuat program perlindungan sosial, yang diarahkan pada penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait, mereformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, memulai Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja; serta meningkatkan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.

Pada prioritas ketiga, yakni penguatan SDM. Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. "Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," tegasnya.

Baca juga: APBN 2022 Bersifat Antisipatif, Responsif dan Fleksibel

Kemudian, yang tidak kalah penting, yakni agenda pembangunan infrastruktur mendapat jatah Rp384,8 triliun. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi. (OL-14)