APBN 2022 Bersifat Antisipatif, Responsif dan Fleksibel

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 masih akan bersifat antisipatif, responsif, dan fleksibel demi merespons berbagai ketidakpastian terutama yang disebabkan pandemi covid-19.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pengantar RAPBN 2022 di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/8).

"Tahun depan kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata," ucap Jokowi.

APBN 2022, sambung kepala negara, juga disusun dengan prinsip kehati-hatian tinggi, namun di sisi lain, tetap mencerminkan sikap optimisme bangsa dan negara.

Sejak awal pandemi, pemerintah telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, yang mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran covid-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.

APBN berperan sentral dalam melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Strategi tersebut pun membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak.

Pada kuartal kedua 2021, pertumbuhan ekonomi nasional mampu tumbuh 7,07% dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52%.

"Capaian ini harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat. UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem OSS Berbasis Risiko adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan," jelas mantan wali kota Solo itu.

Baca juga: Presiden Tetapkan Pertumbuhan Ekonomi 2022 Sebesar 5,5 Persen

Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah akan mengusung tema kebijakan fiskal 'Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural' pada 2022.

Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

"Reformasi struktural merupakan hal fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan," paparnya.

Oleh karena itu, produktivitas dari berbagai sektor juga akan terus ditingkatkan. Produktivitas, lanjut Jokowi, bisa meningkat bila kualitas SDM membaik dan diperkuat konektivitas yang semakin merata.

"Pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha akan terus dilakukan," tuturnya.(OL-5)