Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
WAKIL Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar memperhatikan dan membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerahnya masing-masing. Karena sektor UMKM sangat memerlukan dukungan agar segera bangkit dari keterpurukan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung serta kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Saat ini semua sektor merasakan, dan tentunya ini harus mendapatkan dukungan. Yang paling penting adalah UMKM. Bagaimana mengatasi, membantu pelaku UMKM yang kena dampak. Ini harus kita jaga. Di sinilah perlu program-program yang memudahkan mereka, atau mengatasi masalah mereka di masa pandemi ini,” ucap Gobel dalam siaran persnya, Kamis (12/8/2021).
Politisi Partai NasDem itu mencontohkan UMKM yang banyak digandrungi masyarakat saat ini adalah kuliner. Pemerintah harus aktif memberi dukungan kepada pelaku UMKM kuliner ini. Dengan begitu, Gobel meyakini perekonomian masyarakat menengah ke bawah akan bertahan selama PPKM berlaku.
“Pemerintah harus bisa memberikan pembinaan, bimbingan kepada para pelaku UMKM. Dari menjual makanan yang lebih sehat, lebih baik. Nah ini harus didorong, diberikan kepada masyarakat,” terang Gobel seraya menambahkan, perhatian serius lainnya juga harus diberikan kepada UMKM.
Gobel menyatakan, jika perusahaan-perusahaan besar mendapatkan insentif dari dampak pandemi Covid-19, maka hal sama juga harus diberikan kepada UMKM. “Yang penting ini UMKM level bawah harus ada insentif. Nah, ini yang harus dipikirkan. Yang kecil pun harus diinsentifkan,” tegas wakil rakyat dapil Gorontalo ini.
Sementara itu, kepada para pelaku usaha, ia menyarankan agar tetap eksis dengan cara memanfaatkan dunia teknologi yang tengah tren saat ini. “Kepada para pelaku usaha, tentunya masih bisa melakukan pengembangan, misalnya pakai sistem online. Saya banyak melihat karyawan toko-toko menawarkan produk atau dagangannya secara online, dengan data yang dimiliki toko tersebut,” pungkas Gobel. (OL-10)
Dengan mengikuti program, pelaku UMKM dibina untuk mendapatkan tiga sertifikat, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat izin pangan industri rumah tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal.
Kebijakan pembatasan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran luas.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, menegaskan upaya ini menjadi langkah konkret perluasan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu yang memanen berkah FORNAS VIII 2025 NTB yaitu sektor UMKM. Pengusaha oleh-oleh turut mendapat berkah dari event tersebut.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) RI meresmikan Export Center di Kota Balikpapan dan Kota Batam secara bersamaan. Di Balikpapan, Export Center diresmikan di Galeri UMKM Kalimantan Timur.
Tutola menghadirkan 12 art-wear berupa tas (bags) dengan edisi terbatas dalam instalasi Identitas melalui sinergi kreatif bersama seniman lintas bidang di Kawan Nusantara Identitas.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved