KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan Program Strengthening Women Micro-entrepreneurs to Digital Security and Financial Inclusion (SERUNI).
Program tersebut merupakan kolaborasi antara Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Kedutaan Besar Inggris, dan Mercy Corps Indonesia.
Program SERUNI bertujuan untuk pemberdayaaan ekonomi mendorong peningkatan kesejahteraan, serta literasi keuangan dan digital bagi perempuan pemilik usaha mikro (termasuk kelompok disabilitas) di Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengungkapkan, peningkatan indeks inklusi keuangan di kalangan perempuan tak lepas dari beberapa program pemberdayaan yang terus dilakukan dalam mendukung akses perempuan ke layanan keuangan formal.
"Program ini menjangkau 500 pelaku usaha mikro perempuan yang tersebar di Kabupaten Sukabumi, Garut, Cirebon, Lampung Tengah, dan Lombok Tengah,” jelas Iskandar dikutip dari siaran pers, Selasa (13/7).
Dia menambahkan program Seruni memliki dua target, yaitu dari sisi akses keuangan dan pendapatan. Pada sisi akses keuangan, akan dilakukan pelatihan dan pendampingan bagi 500 peserta untuk menambah literasi keuangan mereka, dan juga diadakan program literasi digital agar kesadaran mereka atas keamanan data pribadi juga akan meningkat.
Sementara, pada sisi pendapatan, akan dibangun kebiasaan menabung melalui target mingguan atau bulanan; dan mereka juga dibekali dengan pelatihan manajemen bisnis profesional, sehingga pendapatan usahanya bisa dimanajemen dengan baik, dan ini akan membuat usahanya berkelanjutan dalam jangka panjang.
Iskandar berharap, sinergi Program Seruni ini pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan para perempuan pemilik usaha mikro tersebut. Hal tersebut sejalan dengan berbagai upaya DNKI dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% di 2024 mendatang.
Adapun indeks inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai 81,4%, lebih tinggi dari 2019 yang mencapai 76,19%. Berdasarkan gender, kepemilikan rekening di perbankan, kepemilikan telepon seluler, dan penggunaan uang elektronik berbasis seluler di kalangan laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan. Gap antara laki-laki dan perempuan pun menjadi semakin kecil.
Pemerintah melalui Peraturan Presiden 114/2020 telah menyiapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang mempunyai tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem keuangan inklusif.
Presiden RI Joko Widodo selaku Ketua DNKI menekankan untuk memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Di dalamnya termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, Usaha Mikro Kecil (UMK), perempuan, dan penyandang disabilitas.
Berdasarkan Laporan SNKI (2020), penyaluran pembiayaan untuk kelompok usaha perempuan sudah dilakukan melalui 60 unit Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp66,9 miliar pada sekitar 45 ribu nasabah dan 4.800 kelompok usaha. Kemudian, sebanyak 4.319.181 debitur Ultra Mikro (UMi) tersebar di 494 kabupaten/kota di Indonesia dengan 47 penyalur dengan total pembiayaan sejumlah Rp14,152 triliun. (Mir/E-1)
