Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH memperkirakan realisasi defisit anggaran pada 2021 lebih kecil dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara nominal, defisit diproyeksikan mencapai Rp939,6 triliun, atau lebih rendah dari target sebesar Rp1.006,4 triliun.
“Kita perkirakan akhir tahun defisitnya di bawah itu (alokasi APBN), yaitu Rp939,6 triliun. Ini suatu yang bagus. Artinya APBN tetap bisa responsif membantu rakyat, dunia usaha dan menangani covid-19. Namun, kita bisa mengurangi dan menjaga defisit dengan hati-hati,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Senin (12/7).
Perkiraan turunnya defisit anggaran juga dilandasi perhitungan pemerintah pada pendapatan negara, yang diperkirakan mencapai Rp1.760,7 triliun. Proyeksi itu lebih tinggi dari yang target penerimaan APBN, yakni Rp1.743,6 triliun.
Baca juga: Menkeu: Utang Pemerintah Juga Bantu Sektor Perbankan
Kenaikan pendapatan negara dikarenakan pemerintah turut mencermati berbagai pos penerimaan, yang diprediksi lebih tinggi dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai misalnya, diperkirakan mencapai Rp224,1 triliun, atau lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp215 triliun.
Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp357,7 triliun, atau naik Rp59,5 triliun dari target, yakni Rp298,2 triliun. Sedangkan penerimaan yang berasal dari hibah, diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun, atau naik dari target sebesar Rp0,9 triliun.
Adapun penerimaan pajak yang diperkirakan lebih rendah dari target APBN. Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak pada 2021 hanya mencapai Rp1.1763,4 triliun, atau lebih rendah dari yang target sebesar Rp1.229,6 triliun.
Baca juga: Presiden: Rencana Kerja 2022 masih Berkutat Pada Pemulihan Ekonomi
“Tentu proyeksi ini sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan covid-19. Terutama nanti terlihat di perpajakan. Saya berharap kondisi ekonomi akan tetap pulih dan kuat. Sehingga target penerimaan perpajakan yang ditargetkan tumbuh 9,7% berdasarkan outlook, betul-betul bisa tercapai,” jelas Ani, sapaan akrabnya.
Sedangkan dari sisi belanja negara, pemerintah memprediksi hingga akhir tahun realisasinya mencapai Rp2.700,4 triliun. Itu lebih rendah Rp49,7 triliun dari target sebesar Rp2.750 triliun. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, yang diprediksi mencapai Rp1.929,6 triliun, atau lebih rendah dari target, yakni Rp1.954,5 triliun.
Kemudian, Trnasfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diperkirakan mencapai Rp770,8 triliun, atau lebih rendah dari postur APBN sebesar Rp795,5 triliun. Ani menekankan pemerintah berupaya menjadikan APBN sebagai alat untuk mengatasi pandemi covid-19, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved