Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
PEMERINTAH memperkirakan realisasi defisit anggaran pada 2021 lebih kecil dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara nominal, defisit diproyeksikan mencapai Rp939,6 triliun, atau lebih rendah dari target sebesar Rp1.006,4 triliun.
“Kita perkirakan akhir tahun defisitnya di bawah itu (alokasi APBN), yaitu Rp939,6 triliun. Ini suatu yang bagus. Artinya APBN tetap bisa responsif membantu rakyat, dunia usaha dan menangani covid-19. Namun, kita bisa mengurangi dan menjaga defisit dengan hati-hati,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Senin (12/7).
Perkiraan turunnya defisit anggaran juga dilandasi perhitungan pemerintah pada pendapatan negara, yang diperkirakan mencapai Rp1.760,7 triliun. Proyeksi itu lebih tinggi dari yang target penerimaan APBN, yakni Rp1.743,6 triliun.
Baca juga: Menkeu: Utang Pemerintah Juga Bantu Sektor Perbankan
Kenaikan pendapatan negara dikarenakan pemerintah turut mencermati berbagai pos penerimaan, yang diprediksi lebih tinggi dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai misalnya, diperkirakan mencapai Rp224,1 triliun, atau lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp215 triliun.
Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp357,7 triliun, atau naik Rp59,5 triliun dari target, yakni Rp298,2 triliun. Sedangkan penerimaan yang berasal dari hibah, diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun, atau naik dari target sebesar Rp0,9 triliun.
Adapun penerimaan pajak yang diperkirakan lebih rendah dari target APBN. Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak pada 2021 hanya mencapai Rp1.1763,4 triliun, atau lebih rendah dari yang target sebesar Rp1.229,6 triliun.
Baca juga: Presiden: Rencana Kerja 2022 masih Berkutat Pada Pemulihan Ekonomi
“Tentu proyeksi ini sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan covid-19. Terutama nanti terlihat di perpajakan. Saya berharap kondisi ekonomi akan tetap pulih dan kuat. Sehingga target penerimaan perpajakan yang ditargetkan tumbuh 9,7% berdasarkan outlook, betul-betul bisa tercapai,” jelas Ani, sapaan akrabnya.
Sedangkan dari sisi belanja negara, pemerintah memprediksi hingga akhir tahun realisasinya mencapai Rp2.700,4 triliun. Itu lebih rendah Rp49,7 triliun dari target sebesar Rp2.750 triliun. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, yang diprediksi mencapai Rp1.929,6 triliun, atau lebih rendah dari target, yakni Rp1.954,5 triliun.
Kemudian, Trnasfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diperkirakan mencapai Rp770,8 triliun, atau lebih rendah dari postur APBN sebesar Rp795,5 triliun. Ani menekankan pemerintah berupaya menjadikan APBN sebagai alat untuk mengatasi pandemi covid-19, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional.(OL-11)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved