Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMERINTAH memperkirakan realisasi defisit anggaran pada 2021 lebih kecil dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara nominal, defisit diproyeksikan mencapai Rp939,6 triliun, atau lebih rendah dari target sebesar Rp1.006,4 triliun.
“Kita perkirakan akhir tahun defisitnya di bawah itu (alokasi APBN), yaitu Rp939,6 triliun. Ini suatu yang bagus. Artinya APBN tetap bisa responsif membantu rakyat, dunia usaha dan menangani covid-19. Namun, kita bisa mengurangi dan menjaga defisit dengan hati-hati,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Senin (12/7).
Perkiraan turunnya defisit anggaran juga dilandasi perhitungan pemerintah pada pendapatan negara, yang diperkirakan mencapai Rp1.760,7 triliun. Proyeksi itu lebih tinggi dari yang target penerimaan APBN, yakni Rp1.743,6 triliun.
Baca juga: Menkeu: Utang Pemerintah Juga Bantu Sektor Perbankan
Kenaikan pendapatan negara dikarenakan pemerintah turut mencermati berbagai pos penerimaan, yang diprediksi lebih tinggi dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai misalnya, diperkirakan mencapai Rp224,1 triliun, atau lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp215 triliun.
Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp357,7 triliun, atau naik Rp59,5 triliun dari target, yakni Rp298,2 triliun. Sedangkan penerimaan yang berasal dari hibah, diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun, atau naik dari target sebesar Rp0,9 triliun.
Adapun penerimaan pajak yang diperkirakan lebih rendah dari target APBN. Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak pada 2021 hanya mencapai Rp1.1763,4 triliun, atau lebih rendah dari yang target sebesar Rp1.229,6 triliun.
Baca juga: Presiden: Rencana Kerja 2022 masih Berkutat Pada Pemulihan Ekonomi
“Tentu proyeksi ini sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan covid-19. Terutama nanti terlihat di perpajakan. Saya berharap kondisi ekonomi akan tetap pulih dan kuat. Sehingga target penerimaan perpajakan yang ditargetkan tumbuh 9,7% berdasarkan outlook, betul-betul bisa tercapai,” jelas Ani, sapaan akrabnya.
Sedangkan dari sisi belanja negara, pemerintah memprediksi hingga akhir tahun realisasinya mencapai Rp2.700,4 triliun. Itu lebih rendah Rp49,7 triliun dari target sebesar Rp2.750 triliun. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, yang diprediksi mencapai Rp1.929,6 triliun, atau lebih rendah dari target, yakni Rp1.954,5 triliun.
Kemudian, Trnasfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diperkirakan mencapai Rp770,8 triliun, atau lebih rendah dari postur APBN sebesar Rp795,5 triliun. Ani menekankan pemerintah berupaya menjadikan APBN sebagai alat untuk mengatasi pandemi covid-19, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional.(OL-11)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved