Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
RENCANA kerja pemerintah pada 2022 masih akan mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Berbagai program untuk mengakselerasi perekonomian nasional masih terus menjadi prioritas. Demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5).
"Kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama bantuan sosial dan program padat karya guna mendorong belanja masyarakat. Sisi permintaan harus diperbesar," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk segera membelanjakan APBD yang mereka miliki. Pada akhir Maret lalu, Jokowi menerima laporan bahwa anggaran provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp182 triliun masih tersimpan di perbankan.
"Ini seharusnya segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi masyarakat," jelas kepala negara.
baca juga: APBN
Dari sisi penawaran, sektor industri perlu terus didorong. Tenaga kerja harus mulai bekerja untuk bisa meningkatkan prodiktivitas. Tentu saja, semua itu dilakukan dengan syarat mutlak yakni penerapan protokol kesehatan ketat.
"Harus selalu kita ingat bahwa fondasi paling awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian covid-19. Protokol kesehatan ketat harus dilakukan. Jangan ditawar-tawar mengenai hal ini," tegasnya.
Adapun, terkait reformasi struktural, pemerintah akan melanjutkan amanat Undang-undang Cipta Kerja yang sudah mulai berjalan sejak tahun lalu. Melalui peraturan perundangan tersebut, Jokowi mengatakan semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus meningkatkan efisiensi, ekektivitas dan melakukan sinergi. (OL-3)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
APBN per Mei 2025 tercatat mengalami defisit Rp21 triliun, atau 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved