Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
RENCANA kerja pemerintah pada 2022 masih akan mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Berbagai program untuk mengakselerasi perekonomian nasional masih terus menjadi prioritas. Demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5).
"Kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama bantuan sosial dan program padat karya guna mendorong belanja masyarakat. Sisi permintaan harus diperbesar," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk segera membelanjakan APBD yang mereka miliki. Pada akhir Maret lalu, Jokowi menerima laporan bahwa anggaran provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp182 triliun masih tersimpan di perbankan.
"Ini seharusnya segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi masyarakat," jelas kepala negara.
baca juga: APBN
Dari sisi penawaran, sektor industri perlu terus didorong. Tenaga kerja harus mulai bekerja untuk bisa meningkatkan prodiktivitas. Tentu saja, semua itu dilakukan dengan syarat mutlak yakni penerapan protokol kesehatan ketat.
"Harus selalu kita ingat bahwa fondasi paling awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian covid-19. Protokol kesehatan ketat harus dilakukan. Jangan ditawar-tawar mengenai hal ini," tegasnya.
Adapun, terkait reformasi struktural, pemerintah akan melanjutkan amanat Undang-undang Cipta Kerja yang sudah mulai berjalan sejak tahun lalu. Melalui peraturan perundangan tersebut, Jokowi mengatakan semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus meningkatkan efisiensi, ekektivitas dan melakukan sinergi. (OL-3)
Sebagaimana diketahui, Zainudin yang juga merupakan kader Golkar mengisyaratkan mundur dari kabinet setelah terpilih menjadi wakil ketua umum PSSI.
Kabinet Jokowi babak kedua, butuh menyeimbangkan antara kerja dan komunikasi atas kinerja.
Kemampuan implementasi itu membutuhkan leadership sekaligus kemampuan komunikasi politik yang mumpuni.
Stabilitas politik domestik yang lebih kuat dengan bersatunya koalisi besar Indonesia diharapkan membawa soliditas dalam implementasi kebijakan ekonomi yang lebih market friendly.
Komposisi profesional dan parpol sudah pernah diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam kesempatan sebelumnya. "Kira-kira 60:40 atau 50:50, kira-kira itu."
Arahan khusus disampaikan Jokowi saat memperkenalkan 12 wamen. Mulai dari perjanjian dagang, pengawasan infrastruktur hingga promosi wisata. (X-15)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved