Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh menteri, pemimpin lembaga dan kepala daerah segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan-temuan di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 yang tertuang di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020.
"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan dalam penyampaian LHP LKPP dan IHPS II Serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/6).
Kepala negara menekankan penindaklanjutan rekomendasi harus dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas LKPP, terutama ketika Indonesia masih berada di tengah kondisi sulit akibat pandemi covid-19.
"Hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK sangat mendukung perbaikan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal, kususnya, terkait pengelolaan pembiayaan APBN, defisit anggaran, memulihkan ekonomi, dan menjaga keuangan negara agar tetap kredibel dan terukur di saat pandemi," jelas mantan wali kota Solo itu.
Baca juga: LaNyalla: DPD RI akan Tindak Lanjuti Laporan BPK
Jokowi juga meminta para menteri, pemimpin lembaga dan kepala daerah untuk tidak berpuas diri dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat dari hasil pemeriksaan LKPP 2020.
WTP, sambung presiden, memang merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat, namun itu bukanlah sebuah tujuan akhir.
"Karena memang sudah semestinya pemerintah pusat hingga daerah memastikan pengelolaan LKPP dengan sebaik-baiknya, transparan, akuntabel, berkualitas, dan tepat sasaran. Kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," tukas Jokowi.(OL-5)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PT Bank SMBC Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2025.
PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) mencatat kinerja keuangan positif sepanjang 2025 dengan pendapatan sebesar Rp9,03 triliun di tengah tantangan kondisi makro ekonomi.
Konsisten memperkuat pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan kinerja positif melalui pertumbuhan kredit yang solid.
Laporan keuangan bulanan (bank only) dari Bank Mandiri Januari 2026 mencatat realisasi kredit perseroan tumbuh 15,62% secara tahunan (year on year) menjadi Rp1.511,4 triliun.
PT Pegadaian berhasil menorehkan kinerja positif di tahun 2025 dengan mencetak laba bersih sebesar Rp8,34 triliun.
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyatakan bahwa rating Moody's tidak berdampak terhadap kinerja kredit bank yang dipimpin oleh Hendra Lembong tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved