Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh menteri, pemimpin lembaga dan kepala daerah segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan-temuan di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 yang tertuang di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020.
"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan dalam penyampaian LHP LKPP dan IHPS II Serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/6).
Kepala negara menekankan penindaklanjutan rekomendasi harus dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas LKPP, terutama ketika Indonesia masih berada di tengah kondisi sulit akibat pandemi covid-19.
"Hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK sangat mendukung perbaikan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal, kususnya, terkait pengelolaan pembiayaan APBN, defisit anggaran, memulihkan ekonomi, dan menjaga keuangan negara agar tetap kredibel dan terukur di saat pandemi," jelas mantan wali kota Solo itu.
Baca juga: LaNyalla: DPD RI akan Tindak Lanjuti Laporan BPK
Jokowi juga meminta para menteri, pemimpin lembaga dan kepala daerah untuk tidak berpuas diri dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat dari hasil pemeriksaan LKPP 2020.
WTP, sambung presiden, memang merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat, namun itu bukanlah sebuah tujuan akhir.
"Karena memang sudah semestinya pemerintah pusat hingga daerah memastikan pengelolaan LKPP dengan sebaik-baiknya, transparan, akuntabel, berkualitas, dan tepat sasaran. Kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," tukas Jokowi.(OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, menyoroti penataan manajemen dan arah transformasi baru Garuda Indonesia pascapengangkatan direksi baru.
Citibank Indonesia mencatat laba bersih sebesar Rp2,3 triliun pada kuartal III 2025. Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 10% secara tahunan
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk membukukan laba bersih Rp594,82 miliar hingga kuartal III-2025.
PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) mencatat kinerja gemilang sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2025.
Bank Jakarta berhasil mencatatkan kinerja keuangan positif hingga triwulan III tahun 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved