Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan sebanyak 443 pemerintah daerah (pemda) atau 88,07% dari 503 pemda yang diperiksa kemandirian fiskalnya, masih berada dalam kategori belum mandiri.
"Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar pemda masih sangat tergantung pada dana transfer daerah untuk membiayai belanja di masing-masing pemda," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/6).
Kemudian, sebanyak 468 dari 503 pemda atau setara 93,04%, tidak mengalami perubahan status atau kategori kemandirian fiskal sejak 2013. Agung menyebut kesenjangan kemandirian fiskal antardaerah masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri masih belum merata.
Baca juga: Anies Sebut Wajar Pemerintahannya Raih Predikat WTP
BPK juga mendapati daerah bukan penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus, memiliki proporsi status IKF (Indeks Kemandirian Fiskal) lebih baik dibanding daerah penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus.
"Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat masih tinggi. Karena dana keistimewaan atau dana otonomi khusus merupakan bagian dari dana transfer," jelas Agung.
Baca juga: Provinsi Banten Paling Cepat Serahkan LKPD 2020
Lalu, hasil penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal menunjukkan, bahwa kebijakan di tingkat pemerintah pusat secara umum mendorong pemda untuk memenuhi kriteria review desentralisasi fiskal. Kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda yang diuji petik, yakni Aceh, Jawa Barat, Kabupaten Badung dan Kota Mataram, masuk ke dalam kategori sangat baik, atau lebih dari 75% kriteria terpenuhi.
"Penilaian kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda sampel tersebut tidak berbanding lurus dengan IKF pada masing-masing daerah. Ketidaksesuaian dua alat ukur ini dimungkinkan karena penilaian IKF hanya fokus pada kemampuan daerah, untuk mendanai kegiatan tanpa pendapatan transfer dari luar pemda," terangnya.(OL-11)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved