Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan sebanyak 443 pemerintah daerah (pemda) atau 88,07% dari 503 pemda yang diperiksa kemandirian fiskalnya, masih berada dalam kategori belum mandiri.
"Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar pemda masih sangat tergantung pada dana transfer daerah untuk membiayai belanja di masing-masing pemda," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/6).
Kemudian, sebanyak 468 dari 503 pemda atau setara 93,04%, tidak mengalami perubahan status atau kategori kemandirian fiskal sejak 2013. Agung menyebut kesenjangan kemandirian fiskal antardaerah masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri masih belum merata.
Baca juga: Anies Sebut Wajar Pemerintahannya Raih Predikat WTP
BPK juga mendapati daerah bukan penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus, memiliki proporsi status IKF (Indeks Kemandirian Fiskal) lebih baik dibanding daerah penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus.
"Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat masih tinggi. Karena dana keistimewaan atau dana otonomi khusus merupakan bagian dari dana transfer," jelas Agung.
Baca juga: Provinsi Banten Paling Cepat Serahkan LKPD 2020
Lalu, hasil penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal menunjukkan, bahwa kebijakan di tingkat pemerintah pusat secara umum mendorong pemda untuk memenuhi kriteria review desentralisasi fiskal. Kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda yang diuji petik, yakni Aceh, Jawa Barat, Kabupaten Badung dan Kota Mataram, masuk ke dalam kategori sangat baik, atau lebih dari 75% kriteria terpenuhi.
"Penilaian kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda sampel tersebut tidak berbanding lurus dengan IKF pada masing-masing daerah. Ketidaksesuaian dua alat ukur ini dimungkinkan karena penilaian IKF hanya fokus pada kemampuan daerah, untuk mendanai kegiatan tanpa pendapatan transfer dari luar pemda," terangnya.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved