Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari mengaku kagum dengan pemanfaatan teknologi di Agriculture War Room (AWR) Kementerian Pertanian (Kementan). Pasalnya, melalui AWR monitoring pertanaman dapat dilakukan secara real time dan beresolusi tinggi.
“Saya sangat bangga dengan kiprahnya Kementerian Pertanian. AWR ini keren sekali, apalagi saya alumni dari sini. Hari ini saya bisa melihat data yang disajikan di AWR seperti data produksi, pertanaman real time”, terang Endang saat anggota Komisi IV DPR RI mengunjungi AWR di Kantor Pusar Kementan, Jakarta, Selasa (22/6/2021).
Oleh karena itu, Kedepan Endang meminta kemajuan teknologi AWR dengan resolusi tinggi yang sudah ada saat ini dapat dikembangkan lagi untuk memantau semua komoditas potensi lokal. Dengan begitu, baik hulu maupun hilir dapat dicek menggunakan sistem online saat ini.
"Tentu ini juga akan menjadi daya tarik para generasi muda untuk mau terjun dalam dunia pertanian," tegasnya.
“Tadi juga sempat menyapa para penyuluh dari berbagai daerah salah satunya dari Cianjur. Tentu melalui AWR kita dorong kendala pertanian dilapangan dapat dilaporkan segera ke pusat dan bisa diselesaikan lebih cepat,” pinta Endang.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limp (Mentan SYL) mengatakan sistem AWR sudah dirancang secara multiguna, terutama dalam memantau kondisi pertanian di tingkat Kecamatan dan Desa. Terlebih petani juga tidak perlu membeli alat drone untuk melaporkan sawahnya kepada Kementerian pusat.
“Kita sudah punya alat ukurnya yang berbasis internet of think atau sudah menggunakan artificial intelligence. Namun, sejauh ini kami juga belum memutuskan apa-apa saja yang akan menjadi kebijakan secara utuh. Yang jelas saat ini kami masih mengawasi secara langsung di lapangan,” bebernya.
Menurutnya, AWR Kementan merupakan salah satu ruang dengan pemanfaatan teknologi modern yang ada untuk memonitoring semua data pertanian yang ada dengan mensinergikan data dan informasi yang selama ini terpisah-pisah.
“Melalui AWR kita bisa melihat seperti data standing crop padi diseluruh pelosok tanah air. Tadi Bu Endang Dapil Cianjur sendiri sudah cek pertanian di Cianjur bahkan beberapa kecamatannya sampai cek ke penyuluh juga terkait trouble alsin,” jelas SYL.
Lebih lanjut SYL menerangkan AWR juga saat ini digunakan untuk memonitoring data pupuk yang selama ini berkendala jika dilakukan manual. Saat ini data realisasi pupuk real time juga tersedia. Tidak hanya itu, AWR saat ini juga menyajikan data dari CCTV untuk melihat kegiatan petani dan kondisi lahan pertanian real time.
“AWR ini juga digunakan untuk pelatihan penyuluh-penyuluh diseluruh pelosok tanah air. Ini kan luar biasa. Kita optimalkan teknologi AWR juga untuk memberikan instruksi sehingga lebih efisien waktu juga,” tandasnya. (RO/OL-09)
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved