Ada Silpa Rp254 Triliun, Kemenkeu: Kas Pemerintah Aman

KEMENTERIAN Keuangan menyatakan kondisi kas pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 masih dalam status aman. Sebab, memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp254,2 triliun.

“SiLPA kita Rp254,2 triliun, berarti posisi kas pemerintah ini sangat aman. Kita sangat berhati-hati untuk memastikan seluruh belanja negara untuk pemulihan ekonomi bisa tersedia. Untuk digunakan memaksimalkan pemulihan dan memberikan recovery bagi masyarakat,” tutur Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/5).

Lebih lanjut, dia menjelaskan SiLPA itu diperoleh dari realisasi APBN per 30 April 2021, yang tercatat defisit sebesar Rp138,1 triliun, atau 0,83% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit disebabkan belanja negara yang mencapai Rp723 triliun, atau lebih tinggi dari pendapatan negara sebesar Rp585 triliun.

Baca juga: Kinerja Ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2021 Solid

Kendati demikian, realisasi tersebut lebih baik dibandingkan periode sama di 2020 (yoy). Sebab, pendapatan negara tercatat tumbuh 6,5% (yoy), atau mencapai 33,5% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun.

Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp374,9 triliun, atau 30,5% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Dalam hal ini, tumbuh -0,5% dibanding April 2020. Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai pada April 2021 tercatat Rp78,7 triliun, atau 36,6% dari target sebesar Rp215 triliun, dan tumbuh 36,5% (yoy). 

Pun demikian dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp131,3 triliun, atau 44% dari target Rp298,2 triliun, dan tumbuh 14,9% dari April 2020. Sedangkan, realisasi belanja negara juga memiliki kinerja apik. Apabila dibandingkan April 2020, terjadi pertumbuhan sebesar 15,9%, dan 26,3% dari target APBN 2021 Rp2.750 triliun.

Baca juga: Investor Antisipasi Laju Pemulihan Ekonomi Negara Maju

Belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp489,8 triliun, atau 25,1% dari target APBN 2021 yakni Rp1.954,5 triliun, dan tumbuh 28,1% (yoy). Lalu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat mencapai Rp233,2 triliun, atau 29,3% dari target APBN 2021 sebesar Rp795,5 triliun, dan mengalami pertumbuhan -3,4% (yoy).

“TKDD itu lebih rendah 3,4% dibandingkan tahun lalu, karena beberapa penyaluran yang terkait dengan pemenuhan persyaratan penyaluran. Dilihat juga di pemda masih tinggi saldo di perbankan. Jadi ini harusnya tidak mengganggu pembangunan. Malah kita ingin pemda belanja lebih cepat dari uang yang sudah ditransfer selama ini,” papar Suahasil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut lebih rendahnya penyaluran TKDD hingga April 2021 bukan disebabkan penurunan volume, namun karena persyaratan belum terpenuhi. “Setiap penyaluran ada persyaratannya dan ini belum dipenuhi, terutama untuk DAU (Dana Alokasi Umum). Ini karena berbagai persyaratan penyalurannya belum diselesaikan,” ungkap Ani, sapaan akrabnya.

Baca juga: Akibat Pandemi, 8,75 Juta Orang Menganggur

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pemda untuk mendapatkan TKDD ialah pelaporan penggunaan dana yang sebelumnya telah ditransfer pemerintah pusat. Hal itu, lanjut dia, merupakan persyaratan umum yang sejatinya mudah untuk dipenuhi, namun urung disampaikan pemda.

Bendahara Negara juga menyoroti belanja pemda masih dalam level rendah dan tidak selaras dengan upaya pemerintah dalam penanganan dampak pandemi covid-19. Tercatat, realisasi belanja APBD hingga April 2021 sebesar Rp143,89 triliun. Adapun penyerapannya didominasi untuk belanja pegawai.

Selain itu, pihaknya menemukan masih tingginya simpanan uang pemda di perbankan. Tercatat uang pemda yang disimpan di bank mencapai Rp194,54 triliun. Angka itu cenderung mengalami kenaikan sejak memasuki tahun 2021.(OL-11)