Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KEMENTERIAN Keuangan mencatat utang pemerintah per akhir Maret 2021 mencapai Rp6.445,07 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,64%. Utang itu berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.583,16 triliun dan pinjaman sebesar Rp849,38 triliun.
Komposisi SBN pada total utang pemerintah itu mencapai 86,63% yang meliputi penerbitan SBN domestik senilai Rp4.311,57 triliun dan terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Rp3.510,47 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp801,10 triliun. Lalu SBN valas sebesar Rp1.271,59 triliun yang terdiri dari SUN Rp1.024,59 triliun dan SBSN Rp247 triliun.
Sedangkan komposisi pinjaman pada utang pemerintah mencapai Rp861,91 triliun, atau 13,37% dari total utang di akhir Maret 2021. Jumlah pinjaman itu berasal dari pinjaman dalam negeri Rp12,52 triliun dan pinjaman luar negeri Rp849,38 triliun. Pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp323,144 triliun; pinjaman multilateral Rp482,02 triliun; dan commercial banks Rp44,23 triliun.
Baca juga: BKPM: Investasi Mangkrak Sudah Tereksekusi Rp517,6 Triliun
Kendati jumlah utang pemerintah meningkat, dalam laporan ABPN KiTA edisi April 2021 tersebut dinyatakan level pembiayaan itu masih dalam koridor. “Peningkatan pembiayaan pemerintah tetap dilakukan menurut koridor yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai otoritas, termasuk DPR sebagai lembaga yudikatif dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter,” tulis laporan yang dikutip Senin (26/4).
Selain itu, level utang Indonesia juga dinilai masih dalam batas aman. Sebab, pada triwulan I 2021 empat lembaga pemeringkat kredit seperti Moodys, Fitch Ratings, S&P dan R&I telah melakukan asesmen tahunan terhadap Indonesia dan hasilnya terbilang positif.
Sebab, di tengah penurunan peringkat kredit terhadap sebagian besar negara sebagai dampak pandemi, keempat lembaga pemeringkat itu justru mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level sebelumnya. Level itu yakni Moodys pada Baa2/stable, Fitch pada BBB/stable, serta yang terbaru adalah R&I dan S&P yang mengafirmasi peringkat kredit Indonesia masing-masing pada BBB+/stable dan BBB/negative.
Adapun realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga akhir Maret 2021 mencapai Rp328,464 triliun, atau 32,1% dari realisasi SBN (neto) Rp337,21 triliun dan realisasi pinjaman (neto) sebesar negatif Rp8,74 triliun. (OL-4)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Strategi pelepasan aset memungkinkan pengembangan proyek baru, pengurangan utang, dan peningkatan modal usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved