Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan mencatat utang pemerintah per akhir Maret 2021 mencapai Rp6.445,07 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,64%. Utang itu berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.583,16 triliun dan pinjaman sebesar Rp849,38 triliun.
Komposisi SBN pada total utang pemerintah itu mencapai 86,63% yang meliputi penerbitan SBN domestik senilai Rp4.311,57 triliun dan terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Rp3.510,47 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp801,10 triliun. Lalu SBN valas sebesar Rp1.271,59 triliun yang terdiri dari SUN Rp1.024,59 triliun dan SBSN Rp247 triliun.
Sedangkan komposisi pinjaman pada utang pemerintah mencapai Rp861,91 triliun, atau 13,37% dari total utang di akhir Maret 2021. Jumlah pinjaman itu berasal dari pinjaman dalam negeri Rp12,52 triliun dan pinjaman luar negeri Rp849,38 triliun. Pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp323,144 triliun; pinjaman multilateral Rp482,02 triliun; dan commercial banks Rp44,23 triliun.
Baca juga: BKPM: Investasi Mangkrak Sudah Tereksekusi Rp517,6 Triliun
Kendati jumlah utang pemerintah meningkat, dalam laporan ABPN KiTA edisi April 2021 tersebut dinyatakan level pembiayaan itu masih dalam koridor. “Peningkatan pembiayaan pemerintah tetap dilakukan menurut koridor yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai otoritas, termasuk DPR sebagai lembaga yudikatif dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter,” tulis laporan yang dikutip Senin (26/4).
Selain itu, level utang Indonesia juga dinilai masih dalam batas aman. Sebab, pada triwulan I 2021 empat lembaga pemeringkat kredit seperti Moodys, Fitch Ratings, S&P dan R&I telah melakukan asesmen tahunan terhadap Indonesia dan hasilnya terbilang positif.
Sebab, di tengah penurunan peringkat kredit terhadap sebagian besar negara sebagai dampak pandemi, keempat lembaga pemeringkat itu justru mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level sebelumnya. Level itu yakni Moodys pada Baa2/stable, Fitch pada BBB/stable, serta yang terbaru adalah R&I dan S&P yang mengafirmasi peringkat kredit Indonesia masing-masing pada BBB+/stable dan BBB/negative.
Adapun realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga akhir Maret 2021 mencapai Rp328,464 triliun, atau 32,1% dari realisasi SBN (neto) Rp337,21 triliun dan realisasi pinjaman (neto) sebesar negatif Rp8,74 triliun. (OL-4)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Kasus yang awalnya terlihat sebagai persoalan kecil, yakni penagihan oleh "mata elang" kepada kelompok tertentu, kemudian berkembang menjadi konflik kekerasan
AMERIKA Serikat (AS) menjadi penerima terbesar aktivitas kredit resmi Tiongkok di seluruh dunia, demikian menurut sebuah studi baru yang menelusuri arus pembiayaan Beijing.
TIONGKOK mengalihkan fokus pendanaan globalnya, dengan lebih dari tiga perempat kredit atau utang ke negara-negara barat berpendapatan menengah atas dan tinggi misalnya Amerika Serikat.
AMERIKA Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan jumlah pinjaman terbesar dari Tiongkok dalam dua dekade terakhir
Prabowo meminta semua pihak ambil andil dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada publik dengan baik.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved