Realisasi PEN 2021 Capai Rp134,07 Triliun

PENYERAPAN anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai 19,2%, atau Rp134,07 triliun dari alokasi sebesar Rp699,43 triliun. Serapan dana itu berdasarkan data Kementerian Keuangan per 16 April 2021.

"Kalau dibandingkan dengan realisasi Februari yang sebesar Rp24,6 triliun, ini kenaikan yang sangat besar," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN secara virtual, Kamis (22/4). Realisasi anggaran PEN 2021 itu meliputi serapan anggaran di bidang kesehatan yang telah mencapai Rp18,59 triliun atau 11% dari pagu Rp175,52 triliun.

Penggunaan dana bidang tersebut mencakup diagnostik untuk testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan bagi 99 ribu pasien, insentif tenaga kesehatan, serta obat covid-19. Lalu anggaran kesehatan juga digunakan untuk komunikasi dan kampanye memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M), testing, tracing, dan treatment (3T), vaksinasi, bantuan iuran JKN untuk 17,96 juta orang, serta insentif pajak kesehatan termasuk PPN dan bea masuk alat kesehatan.

Pada bidang perlindungan sosial, terserap dana sebesar Rp47,92 triliun atau 32% dari pagu Rp150,88 triliun. Dana itu, kata Sri Mulyani, disalurkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM); kartu sembako bagi 15,93 juta KPM; Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan kepada 9,59 juta KPM. Kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk 2,45 juta KPM; Kartu Prakerja untuk 2,4 juta orang; dan bantuan kuota internet untuk 26,99 juta peserta didik dan tenaga didik.

Sedangkan pada bidang program prioritas, dana yang telah terserap ialah Rp14,90 triliun atau 12% dari pagu Rp125,17 trilun. Dana itu meliputi dukungan bagi program padat karya yang menyerap 272,1 ribu tenaga kerja; mendukung pariwisata antara lain KSPN, ekowisata, dan pelatihan SDM. Berikutnya ialah mendukung ketahanan pangan berupa program food estate dan irigasi; pembangunan infrasturktur tekonologi dan informasi untuk penyediaan insfarstuktur serta penyiaran publik; dan mendukung kawasan industri.

Sementara serapan pada bidang dukungan UMKM dan korporasi telah mencapai Rp37,71 triliun atau 20% dari pagu Rp191,13 triliun. Dana itu digunakan untuk Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro (BPUM) kepada 6,6 juta pelaku usaha; Iuran Jasa Penjaminan (IJP) UMKM untuk kredit modal kerja sebesar Rp6,82 triliun; IJP korporasi untuk kredit modal kerja sebesar Rp19 miliar. "Lalu juga digunakan untuk penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp359,98 triliun kepada 5,05 juta debitur. Angka ini per 26 Maret 2021," urai Sri Mulyani.

Bidang terakhir ialah insentif usaha dengan realisasi mencapai Rp14,95 triliun atau 26% dari pagu Rp56,72 triliun. Insentif tersebut meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk 88.235 pekerja; PPh Final UMKM DTP untuk 248.275 wajib pajak. Berikutnya ialah pembebasan PPh Pasal 22 impor yang diberikan kepada 14.877 wajib pajak; pengurangan angsuran PPh 25 untuk 65.530 wajib pajak; pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk 367 wajib pajak; dan penurunan tarif PPh Badan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak. (OL-14)