Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani melaporkan rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin VIII kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada Jumat (16/4). Kepala negara pun dijadwalkan akan datang ke acara tersebut.
“Presiden mengatakan akan hadir secara langsung pada MUNAS VIII yang akan diselenggarakan secara hybrid. Beliau menyarankan untuk dilaksanakan pada minggu pertama Juni 2021 di Bali, di tempat yang terbuka," ungkap Rosan dalam keterangannya, Selasa (20/4)
Dia mengatakan, dipilihnya Bali sebagai tempat pelaksanaan Munas dinilai sebagai bentuk dukungan untuk bangkitnya perekonomian Bali yang sektor pariwisatanya terdampak signifikan selama pandemi.
Selain itu, Rosan mengatakan Jokowi mendukung pemilihan calon ketua umum (caketum) Kadin 2021-2026 yang dianggap dapat memperkuat fungsi dan peranan Kadin sebagai mitra pemerintah.
Adapun dua caketum Kadin ialah Direktur Utama PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsjad Rasjid dan Direktur Bakrie Group, Anindya Novyan Bakrie.
“Presiden juga menyampaikan dalam pemilihan Caketum, Pemerintah dalam posisi netral. Beliau berharap agar kompetisi dapat berjalan secara sehat dan akan mendukung siapapun Ketua Umum yang terpilih," pungkas Rosan.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah menyatakan dukungan terhadap Arsjad Rasjid atas pencalonannya menjadi Ketua Kadin.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang didatangi Anindya Bakrie pada (29/3) lalu mengaku tidak ikut campur dalam kontestasi pemilihan Ketua Kadin 2021-2026. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya pelaku usaha mencermati skema tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di area parkir eks MTQ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai aturan pengupahan berpotensi memberikan tekanan terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved