Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Keuangan mencatat defisit anggaran dalam APBN 2021 hingga akhir Februari sebesar Rp63,6 triliun, atau 0,36% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu disebabkan penerimaan negara sebesar Rp219,2 triliun, lebih rendah dari belanja negara sebesar Rp282,7 triliun.
"Sampai akhir Februari, kita mengalami defisit Rp63,6 triliun. Kalau dibandingkan tahun lalu Rp61,8 triliun, itu terjadi kenaikan 2,8%. Defisitnya dari GDP (PDB) 0,36%. Ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang 0,4% dari GDP," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Selasa (23/3).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pendapatan negara Rp219,2 triliun setara 12,6% dari target APBN 2021, yang mencapai Rp1.743,6 triliun. Angka itu lebih baik ketimbang realisasi Februari 2020 yang hanya Rp217,6 triliun.
Baca juga: Fitch Pertahankan Peringkat RI, Ini Kata Sri Mulyani
Ani, sapaan akrabnya, menilai capaian itu menggembirakan. Sebab, pada Februari 2020, pandemi covid-19 belum merebak dan Indonesia saat itu dalam kondisi normal. Berbeda dengan Februari 2021, di mana wabah covid-19 sudah merebak dan merusak kinerja ekonomi nasional.
"Yang menarik dan tentu positif, dalam hal ini adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh positif 0,7%. Jadi, ini hal yang sangat positif. Kita akan terus menjaga dan memperhatikan perkembangan ini secara hati-hati. Terus mendukung dan mengakselerasi pemulihannya," imbuh Bendahara Negara.
Adapun pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak Rp145 triliun, atau 11,9% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Realisasi itu lebih rendah bila dibandingkan Februari 2020 yang mencapai Rp153,6 triliun.
Lalu, penerimaan bea dan cukai tercatat Rp35,6 triliun, atau 16,6% dari target APBN 2021 sebesar Rp215,0 triliun. Realisasi itu lebih tinggi bila dibandingkan Februari 2020 yang hanya Rp25,1 triliun. Sedangkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp37,3 triliun, atau 12,5% dari target sebesar Rp298,2 triliun.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Diperkirakan Tumbuh -1% di Triwulan I 2021
"PNBP kita di Rp37,3 triliun, atau minus 3,7%. Tahun lalu PNBP Februari juga negatif," pungkas Ani.
Adapun belanja negara yang sebesar Rp282,7 triliun setara 10,3% dari yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp2.750 triliun. Realisasi itu meningkat 1,2% dari Februari 2020 yang tercatat Rp279,4 triliun.
Realisasi belanja negara muncul dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp179,7 triliun, atau 9,2% dari alokasi APBN 2021 sebesar Rp1.954,5 triliun. Angka itu juga menunjukkan pertumbuhan 11,1% dari realisasi Februari 2020 yang tercatat Rp161,7 triliun.
"Belanja K/L meningkat cukup tinggi menjadi Rp97 triliun, naik dari Rp83,8 triliun (Februari 2020). Belanja non K/L juga naik Rp82,7 triliun, naik dari Rp77,9 triliun (Februari 2020)," jelas Ani.
Baca juga: Jokowi: Investasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 5%
"Jadi, dalam hal ini, untuk belanja pemerintah pusat terjadi kenaikan yang bagus pada Februari," sambungnya.
Komponen belanja lain, yakni Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasinya tercatat Rp103,0 triliun, atau 13% dari alokasi APBN 2021 sebesar Rp795,5 triliun. Realisasi itu lebih rendah 12,4% di periode sama tahun 2020 yang mencapai Rp117 triliun.
Kendati demikian, dalam TKDD terjadi peningkatan signifikan pada Dana Desa. Realisasi pada Februari 2021 tercatat Rp3,8 triliun, atau 5,3% dari alokasi APBN 2021 sebesar Rp72,0 triliun. Itu lebih baik dari periode sama di 2020 yang hanya Rp1,7triliun.
Pembiayaan anggaran hingga akhir Februari tercatat mencapai Rp273,1 triliun, atau 27,1% dari yang dialokasikan di dalam APBN 2021 sebesar Rp1.006,4 triliun. Realisasi itu tumbuh Rp140,5 triliun, jika dibandingkan Februari 2020 yang hanya Rp113,6 triliun.(OL-11)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Studi baru menunjukkan peningkatan signifikan dalam komplikasi penyakit terkait alkohol di kalangan perempuan paruh baya selama periode pandemi covid-19.
Kasus peningkatan signifikan mata minus atau Myopia Booming kini menjadi perhatian serius, terutama karena dapat berdampak buruk pada masa depan anak-anak
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Produk skincare dan kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, terutama kaum perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh tren kecantikan dan gaya hidup sehat.
Instansi di lingkungan Pemkab Tasikmalaya diharapkan bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan gencar melakukan sosialisasi
Di Kabupaten Cianjur belum ditemukan adanya kasus covid-19. Namun tentu harus diantisipasi karena diinformasikan kasus covid-19 kembali melonjak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved