Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan mencatat defisit anggaran dalam APBN 2021 hingga akhir Februari sebesar Rp63,6 triliun, atau 0,36% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu disebabkan penerimaan negara sebesar Rp219,2 triliun, lebih rendah dari belanja negara sebesar Rp282,7 triliun.
"Sampai akhir Februari, kita mengalami defisit Rp63,6 triliun. Kalau dibandingkan tahun lalu Rp61,8 triliun, itu terjadi kenaikan 2,8%. Defisitnya dari GDP (PDB) 0,36%. Ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang 0,4% dari GDP," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Selasa (23/3).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pendapatan negara Rp219,2 triliun setara 12,6% dari target APBN 2021, yang mencapai Rp1.743,6 triliun. Angka itu lebih baik ketimbang realisasi Februari 2020 yang hanya Rp217,6 triliun.
Baca juga: Fitch Pertahankan Peringkat RI, Ini Kata Sri Mulyani
Ani, sapaan akrabnya, menilai capaian itu menggembirakan. Sebab, pada Februari 2020, pandemi covid-19 belum merebak dan Indonesia saat itu dalam kondisi normal. Berbeda dengan Februari 2021, di mana wabah covid-19 sudah merebak dan merusak kinerja ekonomi nasional.
"Yang menarik dan tentu positif, dalam hal ini adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh positif 0,7%. Jadi, ini hal yang sangat positif. Kita akan terus menjaga dan memperhatikan perkembangan ini secara hati-hati. Terus mendukung dan mengakselerasi pemulihannya," imbuh Bendahara Negara.
Adapun pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak Rp145 triliun, atau 11,9% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Realisasi itu lebih rendah bila dibandingkan Februari 2020 yang mencapai Rp153,6 triliun.
Lalu, penerimaan bea dan cukai tercatat Rp35,6 triliun, atau 16,6% dari target APBN 2021 sebesar Rp215,0 triliun. Realisasi itu lebih tinggi bila dibandingkan Februari 2020 yang hanya Rp25,1 triliun. Sedangkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp37,3 triliun, atau 12,5% dari target sebesar Rp298,2 triliun.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Diperkirakan Tumbuh -1% di Triwulan I 2021
"PNBP kita di Rp37,3 triliun, atau minus 3,7%. Tahun lalu PNBP Februari juga negatif," pungkas Ani.
Adapun belanja negara yang sebesar Rp282,7 triliun setara 10,3% dari yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp2.750 triliun. Realisasi itu meningkat 1,2% dari Februari 2020 yang tercatat Rp279,4 triliun.
Realisasi belanja negara muncul dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp179,7 triliun, atau 9,2% dari alokasi APBN 2021 sebesar Rp1.954,5 triliun. Angka itu juga menunjukkan pertumbuhan 11,1% dari realisasi Februari 2020 yang tercatat Rp161,7 triliun.
"Belanja K/L meningkat cukup tinggi menjadi Rp97 triliun, naik dari Rp83,8 triliun (Februari 2020). Belanja non K/L juga naik Rp82,7 triliun, naik dari Rp77,9 triliun (Februari 2020)," jelas Ani.
Baca juga: Jokowi: Investasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 5%
"Jadi, dalam hal ini, untuk belanja pemerintah pusat terjadi kenaikan yang bagus pada Februari," sambungnya.
Komponen belanja lain, yakni Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasinya tercatat Rp103,0 triliun, atau 13% dari alokasi APBN 2021 sebesar Rp795,5 triliun. Realisasi itu lebih rendah 12,4% di periode sama tahun 2020 yang mencapai Rp117 triliun.
Kendati demikian, dalam TKDD terjadi peningkatan signifikan pada Dana Desa. Realisasi pada Februari 2021 tercatat Rp3,8 triliun, atau 5,3% dari alokasi APBN 2021 sebesar Rp72,0 triliun. Itu lebih baik dari periode sama di 2020 yang hanya Rp1,7triliun.
Pembiayaan anggaran hingga akhir Februari tercatat mencapai Rp273,1 triliun, atau 27,1% dari yang dialokasikan di dalam APBN 2021 sebesar Rp1.006,4 triliun. Realisasi itu tumbuh Rp140,5 triliun, jika dibandingkan Februari 2020 yang hanya Rp113,6 triliun.(OL-11)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved