Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
LEMBAGA pemeringkat internasional, Fitch, mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stable. Hal itu mengonfirmasi bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi sudah berada di jalur tepat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut laporan Fitch juga menggambarkan Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik ketimbang negara lain. Sebab, sebanyak 124 negara mengalami penurunan rating di masa pandemi covid-19.
"Kalau dilihat dari 124 (negara), Indonesia masih pada posisi stable dan ratingnya tidak di-down grade. Inii merupakan suatu pencapaian yang patut untuk disyukuri. Meski kita tetap waspada dan harus bekerja keras untuk memperbaiki faktor struktural yang disampaikan rating tersebut," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers, Selasa (23/3).
Baca juga: Menkeu: Anggaran PEN 2021 Dinaikkan Jadi Rp699,43 Triliun
Adapun 124 negara yang mengalami penurunan peringkat berdasarkan laporan beberapa lembaga pemeringkat. Fitch diketahui menurunkan peringkat 51 negara, lalu Moody's sebanyak 35 negara dan S&P menurunkan 38 negara.
Umumnya, Indonesia dikategorikan dalam posisi yang cukup baik di tengah pandemi. Selain Fitch yang mempertahankan peringkat Indonesia, lembaga lain seperti Moody's juga memberikan peringkat Baa2 dengan outlook stable.
Kemudian, Japan Credit Agency memberikan peringkat BBB dengan outlook stable pada Indonesia. Itu juga dilakukan Rating & Investment yang memberi peringkat BBB dengan outlook stable. Namun, S&P memberi peringkat BBB dengan outlook negatif kepada Indonesia.
Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, Utang Negara Naik 8%
"Posisi rating Indonesia dari kelima rating agency internasional, ini menggambarkan bagaiamana kita relatively rating-nya tetap dijaga. Outlook-nya relatif stabil. Kita berharap pemulihan memberikan dampak terhadap kesehatan APBN dan kebijakan makro yang akan menjadi pondasi bagi pemulihan ekonomi," imbuh Ani.
Bendahara Negara mengatakan Indonesia dinilai mampu menahan guncangan akibat pandemi. Selain itu, Indonesia juga dianggap mampu menciptakan prospek pertumbuhan jangka menengah, dengan rasio utang terhadap PDB yang relatif terjaga.
Reformasi struktural juga dipandang memberikan harapan bahwa Indonesia akan mencapai level yang semakin kompetitif, dibandingkan negara peers kategori 'BBB' baik dalam indikator tata kelola. Berikut, dalam tingkat PDB per kapita.(OL-11)
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved