Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH meningkatkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menadi Rp699,43 triliun. Sebelumnya, anggaran PEN 2021 dialokasikan sebesar Rp688,33 triliun.
Peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan ekonomi nasional mulai kuartal I 2021.
"Anggaran PEN yang naik kita harapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan (ekonomi). Terutama front loading, yaitu kuartal I 2021 pada Januari dan Februari. Diharapkan terus continue sampai Maret," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa (23/2).
Daya dorong dari kenaikan anggaran PEN 2021, lanjut dia, diharapkan terjadi melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19. Akselerasi program bansos diperkirakan terlihat pada Februari dan Maret 2021.
Baca juga: Ini Strategi Pemerintah untuk Bangkitkan Ekonomi Nasional
Diketahui, alokasi anggaran dalam program perlindungan sosial mencapai Rp157,41 triliun. Dana itu disalurkan ke beberapa program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp28,71 triliun.
Kemudian, Kartu Sembako sebesar Rp45,12 triliun, program Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun, BLT Dana Desa sebesar Rp14,4 triliun, bansos tunai bagi 10 juta KPM Rp12 triliun dan program perlindungan sosial lain sebesar Rp37,18 triliun.
Sedangkan untuk anggaran kesehatan, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp176,3 triliun. Rinciannya, mendukung program vaksinasi sebesar Rp58,18 triliun, diagnostik (testing dan tracing) sebesar Rp9,91 triliun, therapeautic Rp61,94 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun dan penanganan lainnya sebesar Rp27,67 triliun.
Baca juga: Pemerintah Pastikan PP 7/2021 Untungkan Pelaku UMKM
"Ini yang terus kita fokuskan. Untuk melihat bagaimana APBN bekerja luar biasa extra ordinary, esktra keras dan luar biasa untuk mengembalikan rakyat dan ekonominya pulih dari covid-19," pungkas Ani, sapaan akrabnya.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan bahwa anggaran PEN 2021 sebesar Rp699,43 triliun diperkirakan menjadi angka final. Apabila ada perubahan, itu akan berasal dari setiap bidang dan tidak signifikan pada keseluruhan anggaran.
Kunta menyebut pembiayaan untuk program PEN 2021 tetap bersumber dari selisih lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA), berikut realokasi dan refocussing anggaran kementerian atau lembaga (K/L). Kenaikan anggaran PEN 2021 dipastikan tidak membuat pemerintah melampaui batas defisit anggaran APBN 2021, yakni sebesar 5,7%
"Angka ini harapannya final. Tidak akan ada lagi pergerakan. Kalau pun ada, tidak akan signifikan," pungkas Kunta.(OL-11)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Melalui PEN pemda, PT SMI berperan sebagai alat countercyclical pemerintah untuk menanggulangi dampak perubahan situasi ekonomi yang signifikan seperti pandemi covid-19.
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved