Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH meningkatkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menadi Rp699,43 triliun. Sebelumnya, anggaran PEN 2021 dialokasikan sebesar Rp688,33 triliun.
Peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan ekonomi nasional mulai kuartal I 2021.
"Anggaran PEN yang naik kita harapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan (ekonomi). Terutama front loading, yaitu kuartal I 2021 pada Januari dan Februari. Diharapkan terus continue sampai Maret," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa (23/2).
Daya dorong dari kenaikan anggaran PEN 2021, lanjut dia, diharapkan terjadi melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19. Akselerasi program bansos diperkirakan terlihat pada Februari dan Maret 2021.
Baca juga: Ini Strategi Pemerintah untuk Bangkitkan Ekonomi Nasional
Diketahui, alokasi anggaran dalam program perlindungan sosial mencapai Rp157,41 triliun. Dana itu disalurkan ke beberapa program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp28,71 triliun.
Kemudian, Kartu Sembako sebesar Rp45,12 triliun, program Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun, BLT Dana Desa sebesar Rp14,4 triliun, bansos tunai bagi 10 juta KPM Rp12 triliun dan program perlindungan sosial lain sebesar Rp37,18 triliun.
Sedangkan untuk anggaran kesehatan, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp176,3 triliun. Rinciannya, mendukung program vaksinasi sebesar Rp58,18 triliun, diagnostik (testing dan tracing) sebesar Rp9,91 triliun, therapeautic Rp61,94 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun dan penanganan lainnya sebesar Rp27,67 triliun.
Baca juga: Pemerintah Pastikan PP 7/2021 Untungkan Pelaku UMKM
"Ini yang terus kita fokuskan. Untuk melihat bagaimana APBN bekerja luar biasa extra ordinary, esktra keras dan luar biasa untuk mengembalikan rakyat dan ekonominya pulih dari covid-19," pungkas Ani, sapaan akrabnya.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan bahwa anggaran PEN 2021 sebesar Rp699,43 triliun diperkirakan menjadi angka final. Apabila ada perubahan, itu akan berasal dari setiap bidang dan tidak signifikan pada keseluruhan anggaran.
Kunta menyebut pembiayaan untuk program PEN 2021 tetap bersumber dari selisih lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA), berikut realokasi dan refocussing anggaran kementerian atau lembaga (K/L). Kenaikan anggaran PEN 2021 dipastikan tidak membuat pemerintah melampaui batas defisit anggaran APBN 2021, yakni sebesar 5,7%
"Angka ini harapannya final. Tidak akan ada lagi pergerakan. Kalau pun ada, tidak akan signifikan," pungkas Kunta.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,5% hingga 5,3% di 2021 dan 5,4%-6% di 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved