Ini Strategi Pemerintah untuk Bangkitkan Ekonomi Nasional

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa strategi pemerintah untuk membangkitkan perekonomian pada 2021.

Di antaranya, vaksinasi covid-19, melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, melanjutkan dukungan kepada UMKM, hingga persiapan daftar prioritas investasi.

Untuk program vaksinasi, lanjut Airlangga, pemerintah sudah menyiapkan 1,3 juta dosis vaksin pada tahap pertama. Kemudian, pada tahap berikutnya akan diberikan fasilitas vaksin untuk petugas publik, masyarakat berusia di atas 60 tahun atau lansia, berikut masyarakat rentan.

"Arahan Presiden, untuk vaksinasi ini harus dipercepat. Tentu dalam satu tahun bisa dilaksanakan. Pemerintah akan menyelesaikan tugas kesehatan dalam dua bulan pertama," jelas Airlangga dalam sebuah webinar, Rabu (27/1).

Baca juga: Pasar Sambut Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Rupiah Menguat

Selain vaksinasi, pemerintah juga mendorong kegiatan yang mendukung UMKM. Pemerintah sudah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam program ini, pemerintah meningkatkan anggaran sebesar Rp253 triliun. Realisasi program KUR pada 2020 mencapai Rp190 triliun atau 100%.

"Artinya, relaksasi yang dilakukan pemerintah betul-betul dimanfaatkan masyarakat. Terkait usaha kecil dan mikro (berpenghasilan) di bawah Rp10 juta, pemerintah perkenalkan kerja sama dengan swasta, yaitu fintech. OJK sudah menyampaikan bahwa fintech ini bisa memberikan kredit hingga Rp140 triliun. Ini tingkat partisipasinya sudah baik," papar Airlangga.

"Khusus untuk KUR, diyakini pada tahun depan pemerintah masih membantu untuk subsidi bunga 3% selama enam bulan. Demikian pula untuk (UMKM berpenghasilan) Rp0-500 juta kemudian Rp500-1 miliar, yang biasanya 3% akan diberikan bantuan menjadi 1,5%," sambungnya.

Pemerintah juga melanjutkan program PEN. Dalam Sidang Paripurna, pemerintah menyatakan alokasi anggaran naik menjadi Rp553 triliun lewat berbagai program.

Baca juga: Presiden Yakin Indonesia Berpeluang Besar di Sektor Ekonomi Hijau

"Untuk kesehatan sekarang alokasi PEN Rp104,7 triliun. Ini lebih tinggi dari 2020 yang hanya Rp63,51 triliun. Perlindungan sosial sekarang Rp150,96 triliun. Kemudian sektoral dan pemda itu tadinya Rp66,59 triliun, ditingkatkan menjadi Rp141,36 triliun. Untuk korporasi Rp156,06 triliun. Kegiatan tersebut diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat," pungkas Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah juga mendorong kebijakan strategis untuk mendorong sektor perekonomian. Itu melalui alokasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, serta teknologi informasi dan komunikasi.

"Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah mendapat apresiasi positif. UU ini diharapkan bisa memperbaiki beberapa sektor. Hampir semua PP dan Perpres UU Cipta Kerja secara substansial sudah selesai. diharapkan dalam satu minggu ke depan bisa berproses untuk ditandatangani Presiden Jokowi," urainya.

Terkait daftar prioritas investasi, pemerintah sudah menyiapkan 52 aturan turunan, yang mencakup RPP dan rancangan Perpres. "Dalam rancangan Perpres bidang penanaman modal, terdapat 246 bidang usaha prioritas atau berbasis KBLI. Itu diberikan fasilitas fiskal, baik itu tax holiday maupun tax allowence. Kemudian 90 bidang usaha dialokasikan untuk kemitraan dengan koperasi dan UMKM, 46 dengan bidang usaha tertentu dan 1.700 itu bidang terbuka," terang Airlangga.

Baca juga: 4 Ribu Km Jalan Nasional dalam Kondisi Rusak

Sementara itu, Airlangga juga menegaskan pemerintah tengah menyiapkan Sovereign Wealth Fund (SWF). Adapun peraturan pemerintah untuk SWF hanya menyisakan fasilitas perpajakan dan struktur kepengurusan SWF.

"Dari segi permodalan, pemerintah menyiapkan Rp75 triliun. Kemudian ada dua tipe dari fund SWF. Pertama, master fund atau fund induknya. Sudah ada komitmen dari JBIC, US DFC dan ADIA. Sedangkan thematicz fund itu lebih fokus ke sektor di bawahnya. Kita berharap dengan SWF, kita menjadi besar di level ASEAN," kata dia.

Pemerintah berupaya menggenjot sektor industri atau manufaktur yang memiliki daya tahan dan menjadi andalan ekspor. Seperti, makanan dan minuman, tekstil, perhiasan, otomotif, baja, kimia, elektronik, farmasi dan alat kesehatan.

Menurut Airlangga, pemerintah terus mendorong ekspor komoditas tersebut. Sesuai proyeksi IMF, perdagangan terus mengalami pertumbuhan dengan capaian sekitar 8,5% pada 2021.(OL-11)