Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengubah nomenklatur, melakukan pengalihan tugas, dan menambah nomenklatur Direksi PT Pos Indonesia (Persero) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Salah satunya, mengangkat Siti Choiriana sebagai Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) yang baru.
Dalam keterangan pers, Sabtu (20/3), sekilas latar belakang siapa Siti Choiriana. Perempuan yang lahir di Magetan, Jawa Timur pada 28 Mei 1970 itu meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dan Magister Manajemen Teknologi lulusan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.
Sebelumnya, Siti Choirina menjabat sebagai Direktur Consumer Service Telkom Indonesia. Wanita yang akrab disapa Ana ini pernah meraih penghargaan platinum winner anugerah Kartini BUMN 2014.
Terkait perubahan nomenklatur, Menteri Erick mengubah nomenklatur, melakukan pengalihan tugas direktur, dan menambah satu nomenklatur yakni, Direktur Operasi dan Teknologi Informasi.
Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-91/MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021, Tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia.
Dalam surat tersebut, Erick memutuskan mengubah tiga nomenklatur jabatan para anggota direksi perusahaan perseroan (Persero) PT Pos Indonesia, yakni Direktur Kurir dan Logistik menjadi Direktur Bisnis Kurir dan Logistik, Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan menjadi Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan, dan Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
Erick melakukan pengalihan tugas Hariadi dari Direktur Kurir dan Logistik menjadi Direktur Operasi dan Teknologi Informasi, Charles Sitorus dari Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan menjadi Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan.
Lalu, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman dari Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
Berikut ini, susunan lengkapnya yaitu Direktur Utama Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan Charles Sitorus, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, Direktur Operasi dan Teknologi Informasi Hariadi, Direktur Kelembagaan Nezar Patria, dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Siti Choiriana. (RO/OL-09)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi ujian sesungguhnya melawan timnas Bulgaria pada partai final FIFA Series 2026, Senin (30/3).
Penghargaan juga diberikan kepada pelatih yang berkontribusi dalam keberhasilan atlet.
Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF) menggelar ajang apresiasi Ciputra Golfpreneur Awards 2026 di Jakarta, Kamis (12/3).
Erick menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Kemendikdasmen dalam mendorong pendidikan yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik
VAP memberanikan diri membongkar trauma yang selama ini dipendamnya karena posisi terduga pelaku yang memiliki kuasa besar sebagai pelatih sekaligus ketua pengurus provinsi.
Proses naturalisasi pemain tidak lepas dari mekanisme yang melibatkan DPR. Karena itu, PSSI masih menunggu kepastian mengenai jadwal persidangan sebelum melangkah lebih jauh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved