Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
SINERGI yang dilakukan Pertamina dalam upaya meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mendapat dukungan penuh dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo menegaskan, sinergi dengan berbagai BUMN tersebut merupakan wujud nyata Pertamina dalam meningkatkan pemakaian komponen lokal sekaligus kontribusi BUMN itu dalam menumbuhkan industri dalam negeri.
“Makanya, sebagai anggota Komisi VII DPR, saya mendukung penuh. Karena sebetulnya, sinergi yang benar memang seperti ini,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/3).
Sartono menegaskan, selain meningkatkan TKDN, sinergi yang antara lain dilakukan dalam upaya percepatan pembangunan kilang tersebut, juga membantu penyerapan produk-produk dari industri dalam negeri.
Upaya itu memiliki kontribusi besar dalam penghematan devisa, apalagi sinergi dan upaya peningkatan TKDN Pertamina juga dilakukan dari sisi hulu sampai hilir.
Sartono menambahkan tidak dipungkiri ada juga komponen yang mau tidak mau harus melalui impor. Hanya saja, kalau memang sudah ada produk lokal yang memenuhi standar Pertamina sebagai industri migas nasional, tentu ke depan, impor harus semakin dikurangi.
“Misal ada kekurangan produk lokal di sana-sini itu wajar. Tetapi kita semua memang harus memulai dan meningkatkan kecintaan produk dalam negeri,” kata dia.
Bahkan, tambahnya, ke depan, hendaknya sinergi tersebut terus diperluas dan ditingkatkan. Tidak hanya dengan BUMN, tetapi juga dengan berbagai industri swasta. Dengan demikian, bisa saling menguatkan dan menggerakkan sektor-sektor lain.
“Keterlibatan industri swasta juga akan mewujudkan keseimbangan keadilan dan sukses yang berkeadilan bagi industri dalam negeri,” katanya.
Sebelumnya, Pertamina menegaskan untuk terus meningkatkan TKDN, dari sisi hulu sampai hilir. Salah satu upaya, melalui sinergi dengan beberapa BUMN.
Untuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR), misalnya, BUMN migas itu bersinergi dengan PT Barata Indonesia, PT Rekayasa Industri, PT Krakatau Steel, dan Asosiasi Fabrikator Indonesia (AFABI).
Selain itu, dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan atau perawatan kapal milik Pertamina, Pertamina juga bersinergi dengan tiga BUMN galangan yakni PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero). (Ant/OL-09)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved