Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
SINERGI yang dilakukan Pertamina dalam upaya meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mendapat dukungan penuh dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo menegaskan, sinergi dengan berbagai BUMN tersebut merupakan wujud nyata Pertamina dalam meningkatkan pemakaian komponen lokal sekaligus kontribusi BUMN itu dalam menumbuhkan industri dalam negeri.
“Makanya, sebagai anggota Komisi VII DPR, saya mendukung penuh. Karena sebetulnya, sinergi yang benar memang seperti ini,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/3).
Sartono menegaskan, selain meningkatkan TKDN, sinergi yang antara lain dilakukan dalam upaya percepatan pembangunan kilang tersebut, juga membantu penyerapan produk-produk dari industri dalam negeri.
Upaya itu memiliki kontribusi besar dalam penghematan devisa, apalagi sinergi dan upaya peningkatan TKDN Pertamina juga dilakukan dari sisi hulu sampai hilir.
Sartono menambahkan tidak dipungkiri ada juga komponen yang mau tidak mau harus melalui impor. Hanya saja, kalau memang sudah ada produk lokal yang memenuhi standar Pertamina sebagai industri migas nasional, tentu ke depan, impor harus semakin dikurangi.
“Misal ada kekurangan produk lokal di sana-sini itu wajar. Tetapi kita semua memang harus memulai dan meningkatkan kecintaan produk dalam negeri,” kata dia.
Bahkan, tambahnya, ke depan, hendaknya sinergi tersebut terus diperluas dan ditingkatkan. Tidak hanya dengan BUMN, tetapi juga dengan berbagai industri swasta. Dengan demikian, bisa saling menguatkan dan menggerakkan sektor-sektor lain.
“Keterlibatan industri swasta juga akan mewujudkan keseimbangan keadilan dan sukses yang berkeadilan bagi industri dalam negeri,” katanya.
Sebelumnya, Pertamina menegaskan untuk terus meningkatkan TKDN, dari sisi hulu sampai hilir. Salah satu upaya, melalui sinergi dengan beberapa BUMN.
Untuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR), misalnya, BUMN migas itu bersinergi dengan PT Barata Indonesia, PT Rekayasa Industri, PT Krakatau Steel, dan Asosiasi Fabrikator Indonesia (AFABI).
Selain itu, dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan atau perawatan kapal milik Pertamina, Pertamina juga bersinergi dengan tiga BUMN galangan yakni PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero). (Ant/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved