Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, penerimaan pajak dalam kinerja APBN 2020 hanya mencapai Rp1.070 triliun. Angka itu meleset 19,7% dari target (shortfall) yang ditetapkan sebesar Rp1.198,8 triliun dalam Perpres 72/2020.
"Untuk penerimaan pajak, realisasi tahun 2020 adalah Rp1.070 triliun, atau terjadi kontraksi 19,7%. Ini angka jauh lebih baik dari yang kita perkirakan kontraksinya bisa mencapai 21%, ini sedikit lebih baik meski ini adalah kontraksi yang sangat dalam dibandingkan tahun lalu," jelasnya dalam konferensi pers APBN secara virtual, Rabu (6/1).
Terjadinya shortfall pajak di 2020, kata Sri Mulyani, lantaran pandemi menghantam perekonomian nasional dan berimbas pada kemampuan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Di saat yang sama pemerintah turut memberikan insentif pajak agar pembayar pajak dapat tetap bertahan di tengah tekanan pandemi.
Tercatat, pemerintah hanya mengumpulkan pajak migas Rp33,2 triliun lebih rendah dibandingkan target APBN awal Rp57,4 triliun. Tapi, penerimaan tersebut melewati target APBN versi Perpres 72/2020 yang ditargetkan Rp31,9 triliun.
Lalu pajak non-migas hanya terkumpul Rp1.036,8 triliun atau tumbuh minus 18,6% dari tahun lalu yang berhasil terkumpul Rp1.273,5 triliun. Sedangkan bila disandingkan dengan target dalam Perpres 72/2020 yang ditargetkan sebesar Rp1.585,1 triliun, maka realisasinya mencapai 88,8%.
Baca juga : Defisit 2020 Lebih Rendah dari Perkiraan
Di kesempatan yang sama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menambahkan, shortfall pajak juga terjadi karena adanya keterbatasan pelaksanaan ekstentifikasi dan intensifikasi pajak.
Itu terjadi lantaran amtenar Ditjen Pajak selama pandemi menjadi terbatas mobilitasnya. "Keterbatasan dalam rangka pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi sebetulnya merupakan elemen juga yang membuat shortfall pajak itu menjadi muncul," terang Suryo.
Kegiatan ekstensifikasi dan insentifikasi pajak bergantung pada sumber daya manusia di lingkup Ditjen Pajak. Selain karena keterbatasan mobilitas, amtenar pajak turut terpapar pandemi covid-19.
Tercatat sebanyak 1.171 orang di lingkup Kementerian Keuangan terpapar virus. Dari jumlah yang terpapar itu, 39 orang meninggal dunia dan 22 diantaranya merupakan pegawai Ditjen Pajak. (OL-7)
Perusahaan mencatat komitmen belanja TKDN di 2024 mencapai 61,62% berupa jasa umum, jasa sewa kapal, dan material dengan total senilai Rp6,01 triliun.
Sekjen idEA mengungkapkan akan patuh dan menjalankan kebijakan apa pun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan. idEA Minta Pemerintah Hati-Hati Terapkan Pajak Pedagang e-Commerce
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan marketplace memungut pajak langkah yang bagus agar antara penjual online dan luring adil
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah merampungkan regulasi baru yang akan menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved