Defisit 2020 Lebih Rendah dari Perkiraan

KEMENTERIAN Keuangan mencatatkan defisit APBN 2020 mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu lebih rendah dari yang diasumsikan dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp1.039,2 triliun atau 6,34% terhadap PDB.

"Defisit dari APBN mencapai Rp956,3 triliun, ankga ini lebih baik dari yang kita tulis di dalam Perpres 72/2020, yaitu Rp82,9 triliun lebih kecil dari Rp1.039,2 triliun. Atau kalau dihtiung dengan PDB, defisit kita adalah di 6,09%. Lebih kecil dari yang ada di dalam Perpres 72/2020 sebesar 6,34%," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN secara virtual, Rabu (6/1).

Defisit itu terjadi lantaran pendapatan negara tercatat Rp1.633,6 triliun, atau 96,1% dari yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp1.699,9 triliun. Angka itu lebih rendah dibanding belanja negara yang mencapai Rp2.589,9 triliun, atau 94,6% dari alokasi tersedia sebesar Rp2.739,2 triliun.

Realisasi penerimaan negara itu meleset dari perkiraan bendahara negara. "Itu adalah shock yang terjadi karena penerimaan pajak turun dan insentif yang kita berikan untuk membantu sektor usaha," terang Sri Mulyani.

Dari sisi pendapatan negara, tercatat komponen penerimaan pajak mencapai Rp1.070 triliun, atau 89,3% dari target sebesar Rp1.198,8 triliun. Lalu penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp212,8 triliun, atau 103,5% dari target sebesar Rp205,7 triliun.

Baca juga: Cianjur Dukung jika PSBB Kembali Diberlakukan

Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp338,5 triliun, atau 115,1% dari target sebesar Rp294,1 triliun. Sedangkan penerimaan hibah mencapai Rp12,3 triliun, atau 945,8% dari target sebesar Rp1,3 triliun.

Sri Mulyani menambahkan, belanja negara meningkat signifikan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Tercatat belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.827,4 triliun atau 92,5% dari yang dialokasikan sebesar Rp1.975,2 triliun.

Lalu belanja negara melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi Rp762,5 triliun, atau 99,8% dari yang dialokasikan sebesar Rp763,9 triliun. "Kalau dilihat, TKDD yang mengalami penurunan 6,2% (dibanding tahun lalu) itu jauh lebih kecil penurunannya dibandingkan pendapatan negara kita yang mengalami penuruanan tajam 16,7%," imbuh Sri Mulyani.

"Harusnya di dalam TKDD, terutama transfer ke daerah mestinya mengkuti pendapatan negara. Namun pemerintah menjaga agar daerah tidak mengalami shock sehingga penurunannya tidak setajam penurunan pendapatan negara," sambung dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, APBN telah bekerja dengan keras menghadapi dampak pandemi covid-19. Pengelolaan APBN, kata Sri Mulyani, akan dioptimalkan, namun seluruh beban tidak dapat hanya mengandalkan keuangan negara.

"APBN harus kita jaga ke depannya. Karena tidak mungkin dia harus terus menerus mengalami kondisi yang tekanannya luar biasa. Ini yang menjadi desain dari konsolidasi tapi tetap mendukung perekonomian agar betul-betul pulih," pungkas dia. (OL-4)