Terdampak Pandemi, Asgeperindo Usulkan Gedung Resepsi Nikah Dibuka

ASOSIASI Gedung Pertemuan dan Tempat Resepsi Indonesia (ASGEPERINDO) akan mengajukan pembukaan resepsi pernikahan. Hal ini menyusul rencana diizinkannya pembukaan resepsi pernikahan di Jakarta di tengah pandemi covid-19 ini mulai pekan depan.

Menurut Sekretaris Jenderal ASGEPERINDO Abdul Hadi, para pengusaha gedung dan tempat resepsi ini sudah memiliki protokol dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, pihaknya harus memenuhi beberapa proses administrasi untuk bisa melakukan presentasi ke 6 instansi Dinas di bawah Pemprov DKI Jakarta.

“Protokol dan SOP sudah siap semua. Hanya saja kami harus dan wajib mengurus Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan sebagian anggota harus memperbaharui AKTA pasal 3. Setelah lengkap administrasinya baru bisa presentasi ke 6 instansi Dinas Pemprov DKI Jakarta,” katanya kepada Media Indonesia, Minggu (8/11).

Pihaknya pun menjamin penyelenggaraan pernikahan akan aman. Karena sudah ada SOP dan protokol kesehatan yang jelas. Termasuk akan bertanggung jawab terhadap semua penyelenggaraan resepsi atau pernikahan di gedung-gedung dan lokasi di bawah ASGEPERINDO.

“Kami sanggup menjamin dan bertanggung jawab di setiap acara pernikahan yang di selenggarakan oleh gedung-gedung anggota ASGEPRINDO. Sarana dan prasarana kami sudah siap,” jelasnya.

Baca juga : Perlu Perubahan Strategi Ekosistem Ekonomi Terintegrasi

Sebelumnya, Plt Kepala Disparekraf DKI Gumilar Ekalaya mengatakan, hotel dan gedung yang ingin mengajukan pembukaan untuk resepsi pernikahan harus meminta permohonan izin ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta.

"Bagi gedung-gedung pernikahan kalau mau buka kembali resepsi pernikahannya, mengajukan permohonan ke kami dengan melampirkan SOP dan protokol kesehatan seperti apa," kata Gumilar saat dikonfirmasi, Jumat (6/11).

Setelah itu mereka baru bisa memasukan permohonan dengan lampiran tersebut. Usai permohonan masuk ke Disparekraf, akan ada Tim Gabungan yang melakukan penilaian, review, dan evaluasi dari SOP dan protokol yang akan diterapkan. Jika hal-hal ini sudah terpenuhi, akan ada berita acara. Kemudian berita acara tersebut dibahas kembali oleh Tim untuk keputusan akhir.

"Begitu mereka sudah memasukan permohonannya, nanti akan ada tim gabungan yg akan menilai, direview, evaluasi, sop nya sudah melalui standar belum, nanti ada dialog, dan sebagainya. Kalau itu semua sudah bisa dipenuhi, ada berita acara, dibahas di tim. Apa sudah layak apa belum yang diajukan itu per gedung, asosiasi, perkumpulan," paparnya. (OL-7)