Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Adapun stimulus fiskal itu dibagikan ke berbagai sektor mulai dari kesehatan hingga pemerintah daerah.
Baca juga: Pemerintah Perlu Percepat Penyaluran Stimulus Fiskal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, progres stimulus fiskal penanganan virus korona atau covid-19 dan PEN.
Untuk sektor kesehatan, per 27 Juni 2020. realisasinya telah mencapai 4,68%.
Baca juga: BI: Ekonomi Mulai Membaik Pada Semester II 2020
"Ini karena masalah verifikasi. Dokternya di mana, namanya siapa, RS-nya apa, bertugasnya mana, itu semua antara kehati-hatian dan sampai Juni belum semuanya mendapatkan kompensasi. Demikian juga untuk santunan yang meninggal," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring, Sabtu (27/6).
Untuk sektor pelindungan sosial, Sri Mulyani menyebut telah menunjukkan progres yang signifikan atau mencapai 34,06%. Namun, penyerapan masih rendah khususnya di Kartu Prakerja dan BLT Dana Desa.
Baca juga: Rp3.320 Triliun Dana Nasabah Dijamin
"Pelindungan sosial sudah agak lumayan karena kita lakukan namun ini nanti akan muncul datanya, inklusion, ekslusion error, daerah dan desa dalam hal ini semuanya akan memunculkan dinamika yang harus tetap kita perbaiki," sambung Sri Mulyani.
Untuk sektoral dan pemerintah daerah, Sri Mulyani menyampaikan belum terjadi pergerakan signifikan karena dukungan dari pemda secara umum masih proses penyelesaian regulasi.
Baca juga: Bank Kecil Rentan Alami Risiko Likuiditas
"Untuk sektoral pemda masih sangat awal karena APBD masih banyak yang harus direvisi, APBN kita sudah lakukan dengan perpres dan untuk itu kemudian dimunculkan semua dokumen keuangan untuk pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani.
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencatatkan perkembangan signifikan, di mana per hari ini progressnya mencapai 22,7% karena didorong penempatan dana di bank Himbara sebesar Rp30 triliun.
Baca juga: Langkah Pemerintah Tangani Dampak Covid-19 Sudah Tepat
"Kalau dilihat penyaluran untuk subsidi bunga atau restrukturisasi itu mungkin masih memerlukan akselerasi mungkin bulan Juli baru akan muncul usaha usaha kecil itu mendapatkan subsidi bunga," kata Sri Mulyani.
Terkait pembiayaan korporasi, Sri Mulyani menyebut belum ada perkembangan sama sekali atau 0%. Hal ini dikarenakan masih dilakukan penyelesaian skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.
Baca juga: BUMN Terdampak Pandemi Dapat Stimulus Fiskal Rp 149 Triliun
"Untuk insentif usaha dari sisi perpajakan sudah 10,14%. Wajib pajak yang eligible untuk memanfaatkan insentif pajak tidak mengajukan permohonan dan perlu sosialisasi yang lebih massif dan melibatkan stakeholders terkait," tegas Sri Mulyani. (X-15)
Pelajari cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan rumus PDB riil. Panduan lengkap beserta indikator dan contoh penghitungan mudah.
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie usai acara menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang dinilai berupaya melemahkan Indonesia dan menghambat langkah bangsa.
INDEF nilai Ramadan dan Idul Fitri 2026 bisa dorong ekonomi kuartal I-II lewat sektor pangan, transportasi, dan logistik, didukung stimulus pemerintah.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved