Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Adapun stimulus fiskal itu dibagikan ke berbagai sektor mulai dari kesehatan hingga pemerintah daerah.
Baca juga: Pemerintah Perlu Percepat Penyaluran Stimulus Fiskal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, progres stimulus fiskal penanganan virus korona atau covid-19 dan PEN.
Untuk sektor kesehatan, per 27 Juni 2020. realisasinya telah mencapai 4,68%.
Baca juga: BI: Ekonomi Mulai Membaik Pada Semester II 2020
"Ini karena masalah verifikasi. Dokternya di mana, namanya siapa, RS-nya apa, bertugasnya mana, itu semua antara kehati-hatian dan sampai Juni belum semuanya mendapatkan kompensasi. Demikian juga untuk santunan yang meninggal," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring, Sabtu (27/6).
Untuk sektor pelindungan sosial, Sri Mulyani menyebut telah menunjukkan progres yang signifikan atau mencapai 34,06%. Namun, penyerapan masih rendah khususnya di Kartu Prakerja dan BLT Dana Desa.
Baca juga: Rp3.320 Triliun Dana Nasabah Dijamin
"Pelindungan sosial sudah agak lumayan karena kita lakukan namun ini nanti akan muncul datanya, inklusion, ekslusion error, daerah dan desa dalam hal ini semuanya akan memunculkan dinamika yang harus tetap kita perbaiki," sambung Sri Mulyani.
Untuk sektoral dan pemerintah daerah, Sri Mulyani menyampaikan belum terjadi pergerakan signifikan karena dukungan dari pemda secara umum masih proses penyelesaian regulasi.
Baca juga: Bank Kecil Rentan Alami Risiko Likuiditas
"Untuk sektoral pemda masih sangat awal karena APBD masih banyak yang harus direvisi, APBN kita sudah lakukan dengan perpres dan untuk itu kemudian dimunculkan semua dokumen keuangan untuk pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani.
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencatatkan perkembangan signifikan, di mana per hari ini progressnya mencapai 22,7% karena didorong penempatan dana di bank Himbara sebesar Rp30 triliun.
Baca juga: Langkah Pemerintah Tangani Dampak Covid-19 Sudah Tepat
"Kalau dilihat penyaluran untuk subsidi bunga atau restrukturisasi itu mungkin masih memerlukan akselerasi mungkin bulan Juli baru akan muncul usaha usaha kecil itu mendapatkan subsidi bunga," kata Sri Mulyani.
Terkait pembiayaan korporasi, Sri Mulyani menyebut belum ada perkembangan sama sekali atau 0%. Hal ini dikarenakan masih dilakukan penyelesaian skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.
Baca juga: BUMN Terdampak Pandemi Dapat Stimulus Fiskal Rp 149 Triliun
"Untuk insentif usaha dari sisi perpajakan sudah 10,14%. Wajib pajak yang eligible untuk memanfaatkan insentif pajak tidak mengajukan permohonan dan perlu sosialisasi yang lebih massif dan melibatkan stakeholders terkait," tegas Sri Mulyani. (X-15)
Batam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76% secara tahunan (year-on-year) pada 2025. Angka itu menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
UBS menggelar UBS OneASEAN Summit untuk ke-14 kalinya dengan menghadirkan lebih dari 850 investor institusional, pembuat kebijakan, serta pemimpin industri dari berbagai negara.
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas.
Pelajari cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan rumus PDB riil. Panduan lengkap beserta indikator dan contoh penghitungan mudah.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved