Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Adapun stimulus fiskal itu dibagikan ke berbagai sektor mulai dari kesehatan hingga pemerintah daerah.
Baca juga: Pemerintah Perlu Percepat Penyaluran Stimulus Fiskal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, progres stimulus fiskal penanganan virus korona atau covid-19 dan PEN.
Untuk sektor kesehatan, per 27 Juni 2020. realisasinya telah mencapai 4,68%.
Baca juga: BI: Ekonomi Mulai Membaik Pada Semester II 2020
"Ini karena masalah verifikasi. Dokternya di mana, namanya siapa, RS-nya apa, bertugasnya mana, itu semua antara kehati-hatian dan sampai Juni belum semuanya mendapatkan kompensasi. Demikian juga untuk santunan yang meninggal," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring, Sabtu (27/6).
Untuk sektor pelindungan sosial, Sri Mulyani menyebut telah menunjukkan progres yang signifikan atau mencapai 34,06%. Namun, penyerapan masih rendah khususnya di Kartu Prakerja dan BLT Dana Desa.
Baca juga: Rp3.320 Triliun Dana Nasabah Dijamin
"Pelindungan sosial sudah agak lumayan karena kita lakukan namun ini nanti akan muncul datanya, inklusion, ekslusion error, daerah dan desa dalam hal ini semuanya akan memunculkan dinamika yang harus tetap kita perbaiki," sambung Sri Mulyani.
Untuk sektoral dan pemerintah daerah, Sri Mulyani menyampaikan belum terjadi pergerakan signifikan karena dukungan dari pemda secara umum masih proses penyelesaian regulasi.
Baca juga: Bank Kecil Rentan Alami Risiko Likuiditas
"Untuk sektoral pemda masih sangat awal karena APBD masih banyak yang harus direvisi, APBN kita sudah lakukan dengan perpres dan untuk itu kemudian dimunculkan semua dokumen keuangan untuk pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani.
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencatatkan perkembangan signifikan, di mana per hari ini progressnya mencapai 22,7% karena didorong penempatan dana di bank Himbara sebesar Rp30 triliun.
Baca juga: Langkah Pemerintah Tangani Dampak Covid-19 Sudah Tepat
"Kalau dilihat penyaluran untuk subsidi bunga atau restrukturisasi itu mungkin masih memerlukan akselerasi mungkin bulan Juli baru akan muncul usaha usaha kecil itu mendapatkan subsidi bunga," kata Sri Mulyani.
Terkait pembiayaan korporasi, Sri Mulyani menyebut belum ada perkembangan sama sekali atau 0%. Hal ini dikarenakan masih dilakukan penyelesaian skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.
Baca juga: BUMN Terdampak Pandemi Dapat Stimulus Fiskal Rp 149 Triliun
"Untuk insentif usaha dari sisi perpajakan sudah 10,14%. Wajib pajak yang eligible untuk memanfaatkan insentif pajak tidak mengajukan permohonan dan perlu sosialisasi yang lebih massif dan melibatkan stakeholders terkait," tegas Sri Mulyani. (X-15)
APINDO dorong penguatan UMKM melalui program AUM, DSC, dan kerja sama pentahelix untuk meningkatkan daya saing usaha lokal di tengah tantangan global.
OBSESI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% agar Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) masih terasa berat.
Kekayaan Intelektual (KI) terbukti menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal KI Kementerian Hukum, Razilu.
DI dunia ekonomi yang penuh kalkulasi dan proyeksi, kita sering terbuai oleh ilusi keteraturan.
capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5,12 persen. Itu dinilai ekonom didorong oleh investasi dan konsumsi rumah tangga
Meski konsumsi kelas atas cenderung melemah, kekuatan konsumsi secara keseluruhan banyak berasal dari sektor informal.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved