Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Adapun stimulus fiskal itu dibagikan ke berbagai sektor mulai dari kesehatan hingga pemerintah daerah.
Baca juga: Pemerintah Perlu Percepat Penyaluran Stimulus Fiskal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, progres stimulus fiskal penanganan virus korona atau covid-19 dan PEN.
Untuk sektor kesehatan, per 27 Juni 2020. realisasinya telah mencapai 4,68%.
Baca juga: BI: Ekonomi Mulai Membaik Pada Semester II 2020
"Ini karena masalah verifikasi. Dokternya di mana, namanya siapa, RS-nya apa, bertugasnya mana, itu semua antara kehati-hatian dan sampai Juni belum semuanya mendapatkan kompensasi. Demikian juga untuk santunan yang meninggal," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring, Sabtu (27/6).
Untuk sektor pelindungan sosial, Sri Mulyani menyebut telah menunjukkan progres yang signifikan atau mencapai 34,06%. Namun, penyerapan masih rendah khususnya di Kartu Prakerja dan BLT Dana Desa.
Baca juga: Rp3.320 Triliun Dana Nasabah Dijamin
"Pelindungan sosial sudah agak lumayan karena kita lakukan namun ini nanti akan muncul datanya, inklusion, ekslusion error, daerah dan desa dalam hal ini semuanya akan memunculkan dinamika yang harus tetap kita perbaiki," sambung Sri Mulyani.
Untuk sektoral dan pemerintah daerah, Sri Mulyani menyampaikan belum terjadi pergerakan signifikan karena dukungan dari pemda secara umum masih proses penyelesaian regulasi.
Baca juga: Bank Kecil Rentan Alami Risiko Likuiditas
"Untuk sektoral pemda masih sangat awal karena APBD masih banyak yang harus direvisi, APBN kita sudah lakukan dengan perpres dan untuk itu kemudian dimunculkan semua dokumen keuangan untuk pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani.
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencatatkan perkembangan signifikan, di mana per hari ini progressnya mencapai 22,7% karena didorong penempatan dana di bank Himbara sebesar Rp30 triliun.
Baca juga: Langkah Pemerintah Tangani Dampak Covid-19 Sudah Tepat
"Kalau dilihat penyaluran untuk subsidi bunga atau restrukturisasi itu mungkin masih memerlukan akselerasi mungkin bulan Juli baru akan muncul usaha usaha kecil itu mendapatkan subsidi bunga," kata Sri Mulyani.
Terkait pembiayaan korporasi, Sri Mulyani menyebut belum ada perkembangan sama sekali atau 0%. Hal ini dikarenakan masih dilakukan penyelesaian skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.
Baca juga: BUMN Terdampak Pandemi Dapat Stimulus Fiskal Rp 149 Triliun
"Untuk insentif usaha dari sisi perpajakan sudah 10,14%. Wajib pajak yang eligible untuk memanfaatkan insentif pajak tidak mengajukan permohonan dan perlu sosialisasi yang lebih massif dan melibatkan stakeholders terkait," tegas Sri Mulyani. (X-15)
BI memutuskan menahan BI Rate di level 4,75% dalam RDG Januari 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, total kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai 24.702.664 orang, atau meningkat 53,50 persen dibandingkan 2025.
Pemerintah dan pelaku usaha mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk merealisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar khususnya bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved