Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Adapun stimulus fiskal itu dibagikan ke berbagai sektor mulai dari kesehatan hingga pemerintah daerah.
Baca juga: Pemerintah Perlu Percepat Penyaluran Stimulus Fiskal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, progres stimulus fiskal penanganan virus korona atau covid-19 dan PEN.
Untuk sektor kesehatan, per 27 Juni 2020. realisasinya telah mencapai 4,68%.
Baca juga: BI: Ekonomi Mulai Membaik Pada Semester II 2020
"Ini karena masalah verifikasi. Dokternya di mana, namanya siapa, RS-nya apa, bertugasnya mana, itu semua antara kehati-hatian dan sampai Juni belum semuanya mendapatkan kompensasi. Demikian juga untuk santunan yang meninggal," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring, Sabtu (27/6).
Untuk sektor pelindungan sosial, Sri Mulyani menyebut telah menunjukkan progres yang signifikan atau mencapai 34,06%. Namun, penyerapan masih rendah khususnya di Kartu Prakerja dan BLT Dana Desa.
Baca juga: Rp3.320 Triliun Dana Nasabah Dijamin
"Pelindungan sosial sudah agak lumayan karena kita lakukan namun ini nanti akan muncul datanya, inklusion, ekslusion error, daerah dan desa dalam hal ini semuanya akan memunculkan dinamika yang harus tetap kita perbaiki," sambung Sri Mulyani.
Untuk sektoral dan pemerintah daerah, Sri Mulyani menyampaikan belum terjadi pergerakan signifikan karena dukungan dari pemda secara umum masih proses penyelesaian regulasi.
Baca juga: Bank Kecil Rentan Alami Risiko Likuiditas
"Untuk sektoral pemda masih sangat awal karena APBD masih banyak yang harus direvisi, APBN kita sudah lakukan dengan perpres dan untuk itu kemudian dimunculkan semua dokumen keuangan untuk pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani.
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencatatkan perkembangan signifikan, di mana per hari ini progressnya mencapai 22,7% karena didorong penempatan dana di bank Himbara sebesar Rp30 triliun.
Baca juga: Langkah Pemerintah Tangani Dampak Covid-19 Sudah Tepat
"Kalau dilihat penyaluran untuk subsidi bunga atau restrukturisasi itu mungkin masih memerlukan akselerasi mungkin bulan Juli baru akan muncul usaha usaha kecil itu mendapatkan subsidi bunga," kata Sri Mulyani.
Terkait pembiayaan korporasi, Sri Mulyani menyebut belum ada perkembangan sama sekali atau 0%. Hal ini dikarenakan masih dilakukan penyelesaian skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.
Baca juga: BUMN Terdampak Pandemi Dapat Stimulus Fiskal Rp 149 Triliun
"Untuk insentif usaha dari sisi perpajakan sudah 10,14%. Wajib pajak yang eligible untuk memanfaatkan insentif pajak tidak mengajukan permohonan dan perlu sosialisasi yang lebih massif dan melibatkan stakeholders terkait," tegas Sri Mulyani. (X-15)
Salah satu pusat logistik utama terletak di kawasan Cakung, Jakarta Utara. Di kawasan ini, CKB Logistics mengoperasikan empat gudang utama.
Dengan proyeksi kebutuhan 12 juta talenta pada tahun 2030, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) menunjukkan adanya kekurangan sekitar 2,7 juta.
Kawasan pesisir Kabupaten Batang dan Kota Semarang bakal segera ditata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
FAKTA melemahnya perekonomian Indonesia merupakan realitas yang harus kita hadapi.
BPD HIPMI Jaya bersama Calon Ketua Umum BPC Kepulauan Seribu, Johannes Kristianto Alves menyelenggarakan kegiatan 'JOIN Yang Berdampak' di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu.
Keterbukaan terhadap ide dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan visi Indonesia menuju 2045.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved