Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).
Dalam Raker, Mentan memaparkan bahwa target kerja tahun 2021 masih berfokus pada pemulihan dan pembangunan sektor pertanian yang lebih maju, mandiri, dan moden.
"Karena itu, kami (Kementan) telah merumuskan program yang disesuaikan dengan nomenklatur Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI)," ujar SYL.
Menurut Mentan SYL, pada surat bernomor No. S-376/MK.02/2020 dan No. B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 itu tertulis adanya program dukungan manajemen ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas (Program Spesifik).
"Ada juga program nilai tambah dan daya saing industri. Kemudian program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta program pendidikan dan pelatihan vokasi," kata SYL.
Dalam pelaksanaannya, alokasi terbesar akan diarahkan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp10,53 triliun. S
esuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI), Kementan juga ditargetkan untuk memenuhi sasaran produksi beberapa komoditas strategis seperti padi sebanyak 63,50 juta ton, jagung sebesar 26,00 juta ton, kedelai 0,48 juta ton dan daging sapi atau kerbau sebanyak 0,463 juta ton.
"Tugas utama kami menyediakan pangan penduduk dengan rancangan target di 2021 seperti komoditas bawang merah sebesar 1,74 juta ton, cabai 1,45 juta ton, serta target peningkatan komoditas strategis lain dibandingkan tahun 2020," katanya.
Selain itu, Mentan mengatakan bahwa pembangunan pertanian mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian. Diketahui, pagu alokasi anggaran DAK tahun 2021 mencapai sebesar Rp1,4 triliun, yang diarahkan untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur dasar pertanian dan sarana pendukungnya di daerah.
"Kami berharap mendapat dukungan dari Pimpinan dan para Anggota Komisi IV DPR RI, supaya Kementan dapat menjalankan program-program dengan maksimal dan tanpa kendala," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kementan juga mengusulkan penambahan anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp10 trilun. Penambahan tersebut dinilai penting untuk merealisasikan pemulihan ekonomi yang akan banyak bertumpu pada sektor pertanian.
"Pagu indikatif sebesar Rp 18,4 triliun yang dialokasikan kepada Kementan pada 2021 nampaknya masih jauh dari memadai," tutupnya.
Sebagai informasi, rapat kerja bersama ini merupakan rapat dengan melakukan tatap muka perdana antara Kementan dengan Komisi IV DPR RI, setelah hampir tiga bulan menggelar rapat virtual akibat pandemi Covid-19. (OL-09)
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) akan merehabilitasi 436,99 hektare lahan cabai di Sumatra Utara (Sumut) yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved