Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang lebih akrab disapa Titiek Soeharto, menegaskan pentingnya penguatan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) untuk menjaga produktivitas ternak sekaligus melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBV) Wates, Jumat (30/1), yang difokuskan pada pendalaman kebijakan pengendalian PHMS dalam mendukung peningkatan produktivitas ternak serta percepatan swasembada daging dan susu nasional.
Ia menekankan bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi salah satu PHMS yang perlu terus diwaspadai. Pengalaman kejadian PMK sebelumnya dinilai menjadi pelajaran penting akan perlunya sistem kesehatan hewan yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga pengendalian.
“Subsektor peternakan nasional hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain manajemen usaha peternakan yang masih bersifat tradisional, meningkatnya biaya pakan, serta ancaman PHMS yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan nasional,” ujar Titiek dikutip dari siaran pers yang diterima, Sabtu (1/2).
Titiek menilai BBV Wates memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan bersama Badan Karantina Indonesia terkait dengan penguatan sistem kesehatan hewan. Balai ini, lanjut Titiek, tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan dalam surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan.
“Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK, serta perhatian terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) peternakan yang berperan penting dalam deteksi dini penyakit hewan.
Sementara itu, Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pengendalian PHMS merupakan pilar utama dalam perlindungan peternak dan penguatan subsektor peternakan nasional. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda menyatakan bahwa sistem kesehatan hewan yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan produksi ternak dan ketahanan pangan nasional.
“Kami meyakini bahwa dengan dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi IV DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian PHMS dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Agung.
Komisi IV DPR RI juga menyatakan kesiapan mendukung perbaikan sarana dan prasarana balai veteriner serta pemenuhan kebutuhan vaksinasi PMK. DPR RI menilai bahwa keberhasilan pengendalian penyakit hewan tidak hanya berdampak pada kesehatan ternak, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak.
Di kesempatan berbeda Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin PMK sebagai langkah konkret dalam mengendalikan wabah penyakit tersebut di berbagai daerah.
“Vaksin telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” tegas Amran.
Amran menegaskan seluruh jajaran Kementerian Pertanian diminta tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK. Kewaspadaan, menurutnya, harus terus dijaga agar upaya pengendalian yang telah dilakukan tetap konsisten dan tidak melemah. (H-2)
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menerima sebanyak 19.500 dosis alokasi vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari pemerintah pusat pada Januari 2026.
AFFA menggelar aksi damai di depan Plataran Hutan Kota, menyerukan agar perusahaan hotel mewah Plataran Group segera berkomitmen terhadap kebijakan telur bebas sangkar.
HINGGA bulan Mei 2025, Wabah Virus mematikan African Swine Fever (ASF), telah menewaskan 1569 ekor hewan ternak babi milik warga Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemprov Jatim menyiapkan 2.598 orang petugas pemeriksa kesehatan hewan ternak kurban baik pemeriksaan sebelum pemotongan dan pemeriksaan sesudah.
Sebulan sebelum Lebaran Idul Adha petugas kesehatan hewan dikerahkan untuk memberikan vahsin penyakit mulut dan kuku (PMK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved