Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
BEA Cukai Merauke mengadakan internalisasi terkait kebijakan untuk menyelamatkan sektor keuangan dari pandemi Covid-19 pada Jumat (5/6) lalu.
Dalam acara yang ditujukan sebagai sarana penajaman informasi dan pengetahuan untuk pegawai, Kepala Kantor Bea Cukai Merauke, Nazwar mengungkapkan bahwa terganggunya sektor keuangan pada masa pandemi Covid -19 ini merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan.
“Selain itu, aktivitas masyarakat juga ikut terganggu dengan adanya masalah yang muncul antara lain kesehatan, penurunan daya beli, dan keterbatasan aktivitas menyebabkan gangguan terhadap dunia usaha dan investasi beserta dengan pasar keuangan,” ungkap Nazwar.
Untuk menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia melakukan upaya seperti mempermudah dan mempercepat proses ekspor-impor, pemberian insentif perpajakan kepada dunia usaha, dan menerbitkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui penyertaan modal negara yang diberikan kepada BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah.
Nazwar turut menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengambil beberapa kebijakan fiskal.
“Beberapa di antaranya yaitu memfokuskan kembali fleksibilitas penganggaran dalam menangani sektor Kesehatan,” ungkapnya. Selain itu pemberian stimulus fiskal juga dibagi ke dalam dua tahapan.
Pemberian stimulus fiskal tahap pertama yang meliputi kartu sembako, kompensasi pajak hotel dan restoran, serta insentif dan hibah sektor pariwisata. Sementara, stimulus fiskal tahap kedua yang meliputi PPh-21 ditanggung Pemerintah 100%, pembebasan PPh-22 Impor, pengurangan PPh-25 sebesar 30 %, serta percepatan restitusi PPN.
Penyelesaian Covid-19 dalam hal sektor keuangan ini sebenarnya dilakukan dengan respons kebijakan sektor keuangan domestik yang meliputi kebijakan fiskal oleh Pemerintah, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dan kebijakan jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (OL-09)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
tengah menelusuri pergerakan John Field (JF), pemilik PT Blueray Cargo, yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di Bea Cukai.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menemukan indikasi keterlibatan penyedia jasa pengiriman barang impor (forwarder) lain di luar PT Blueray Cargo dalam kasus dugaan suap Bea Cukai.
KPK menyatakan segera menelusuri para importir yang menggunakan jasa PT Blueray Cargo (BR) dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan alias KW di Ditjen Bea Cukai.
Profil PT Blueray Cargo dan rincian kasus suap impor barang palsu yang melibatkan Bea Cukai yang diungkap KPK pada Februari 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved