Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia banyak usulan masuk ke pemerintah dalam mengatasi terhadap dampak ekonomi. Bahkan sudah muncul banyak pandangan agar Bank Indonesia mencetak uang Rp600 triliun guna mengatasi krisis. Namun hal itu ditentang sejumlah kalangan termasuk Sekretaris Poksi XI FPG DPR RI Sarmuji.
"Ide mencetak uang tidak pernah muncul sebagai ide fraksi Partai Golkar sebagai solusi untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Bahkan ide ini tidak pernah dibahas dalam rapat kelompok fraksi (Poksi XI) atau dikonsultasikan baik kepada pimpinan fraksi maupun kepada pimpinan Poksi XI," ujar Sarmuji dalam keterangan resmi, Rabu (13/5).;
Selain itu Sarmuji juga menyatakan jika Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa mencetak uang membawa konsekuensi seperti menurunkan tingkat kepercayaan terhadap rupiah, inflasi dan menurunnya nilai kurs yang bisa menimbulkan dampak luas.
"Ibarat mengobati sakit obat bisa lebih berbahaya dari pada penyakitnya," tambahnya.
Baca juga: Menkeu Apresiasi DPR Sahkan Perppu 1/2020 dan Kebijakan Fiskal
Lebih lanjut Sarmuji berpendapat, perdebatan yang serius di dalam DPR terutama di komisi XI bukan tentang mencetak uang. Mencetak uang hanya terjadi debat intens di luar ruang rapat.
"Kami lebih berkonsentrasi pada penambahan likuiditas, relaksasi kredit, pemulihan ekonomi, insentif fiskal, pembelian obligasi pemerintah oleh BI dengan bunga rendah untuk meringankan beban pemerintah dan hal- hal lain yang terkait dengan itu," ucapnya.
Menurut Sarmuji isu cetak uang hanya muncul sekilas saja san tisak ada satupun kesimpulan rapat yang menyinggung tentang pencetakan mata uang. Ia juga menyatakan jika ada pandangan dari kader Golkar soal ide mencetak uang bukanlah pendapat partai. "Pandangan Misbakhun tidak mewakili sikap Partai maupun sikap fraksi Partai golkar," tutupnya. (A-2)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved