Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia banyak usulan masuk ke pemerintah dalam mengatasi terhadap dampak ekonomi. Bahkan sudah muncul banyak pandangan agar Bank Indonesia mencetak uang Rp600 triliun guna mengatasi krisis. Namun hal itu ditentang sejumlah kalangan termasuk Sekretaris Poksi XI FPG DPR RI Sarmuji.
"Ide mencetak uang tidak pernah muncul sebagai ide fraksi Partai Golkar sebagai solusi untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Bahkan ide ini tidak pernah dibahas dalam rapat kelompok fraksi (Poksi XI) atau dikonsultasikan baik kepada pimpinan fraksi maupun kepada pimpinan Poksi XI," ujar Sarmuji dalam keterangan resmi, Rabu (13/5).;
Selain itu Sarmuji juga menyatakan jika Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa mencetak uang membawa konsekuensi seperti menurunkan tingkat kepercayaan terhadap rupiah, inflasi dan menurunnya nilai kurs yang bisa menimbulkan dampak luas.
"Ibarat mengobati sakit obat bisa lebih berbahaya dari pada penyakitnya," tambahnya.
Baca juga: Menkeu Apresiasi DPR Sahkan Perppu 1/2020 dan Kebijakan Fiskal
Lebih lanjut Sarmuji berpendapat, perdebatan yang serius di dalam DPR terutama di komisi XI bukan tentang mencetak uang. Mencetak uang hanya terjadi debat intens di luar ruang rapat.
"Kami lebih berkonsentrasi pada penambahan likuiditas, relaksasi kredit, pemulihan ekonomi, insentif fiskal, pembelian obligasi pemerintah oleh BI dengan bunga rendah untuk meringankan beban pemerintah dan hal- hal lain yang terkait dengan itu," ucapnya.
Menurut Sarmuji isu cetak uang hanya muncul sekilas saja san tisak ada satupun kesimpulan rapat yang menyinggung tentang pencetakan mata uang. Ia juga menyatakan jika ada pandangan dari kader Golkar soal ide mencetak uang bukanlah pendapat partai. "Pandangan Misbakhun tidak mewakili sikap Partai maupun sikap fraksi Partai golkar," tutupnya. (A-2)
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
DPR minta pemerintah menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Timur Tengah setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Indonesia patut bersyukur atas warisan luhur para pendiri bangsa berupa falsafah dan ideologi negara Pancasila serta politik luar negeri Bebas Aktif dalam menyikapi dinamika geopolitik.
Eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat semakin meluas dan berdampak pada sejumlah negara Teluk.
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved