Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia banyak usulan masuk ke pemerintah dalam mengatasi terhadap dampak ekonomi. Bahkan sudah muncul banyak pandangan agar Bank Indonesia mencetak uang Rp600 triliun guna mengatasi krisis. Namun hal itu ditentang sejumlah kalangan termasuk Sekretaris Poksi XI FPG DPR RI Sarmuji.
"Ide mencetak uang tidak pernah muncul sebagai ide fraksi Partai Golkar sebagai solusi untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Bahkan ide ini tidak pernah dibahas dalam rapat kelompok fraksi (Poksi XI) atau dikonsultasikan baik kepada pimpinan fraksi maupun kepada pimpinan Poksi XI," ujar Sarmuji dalam keterangan resmi, Rabu (13/5).;
Selain itu Sarmuji juga menyatakan jika Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa mencetak uang membawa konsekuensi seperti menurunkan tingkat kepercayaan terhadap rupiah, inflasi dan menurunnya nilai kurs yang bisa menimbulkan dampak luas.
"Ibarat mengobati sakit obat bisa lebih berbahaya dari pada penyakitnya," tambahnya.
Baca juga: Menkeu Apresiasi DPR Sahkan Perppu 1/2020 dan Kebijakan Fiskal
Lebih lanjut Sarmuji berpendapat, perdebatan yang serius di dalam DPR terutama di komisi XI bukan tentang mencetak uang. Mencetak uang hanya terjadi debat intens di luar ruang rapat.
"Kami lebih berkonsentrasi pada penambahan likuiditas, relaksasi kredit, pemulihan ekonomi, insentif fiskal, pembelian obligasi pemerintah oleh BI dengan bunga rendah untuk meringankan beban pemerintah dan hal- hal lain yang terkait dengan itu," ucapnya.
Menurut Sarmuji isu cetak uang hanya muncul sekilas saja san tisak ada satupun kesimpulan rapat yang menyinggung tentang pencetakan mata uang. Ia juga menyatakan jika ada pandangan dari kader Golkar soal ide mencetak uang bukanlah pendapat partai. "Pandangan Misbakhun tidak mewakili sikap Partai maupun sikap fraksi Partai golkar," tutupnya. (A-2)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved