Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
FOTO : Direktur Layanan dan Jaringan BNI Adi Sulistyowati (kiri) dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari (kanan) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Program Kartu Pra Kerja di Jakarta, Maret 2020 lalu. Kartu Pra Kerja resmi diluncurkan di Jakarta, Sabtu (11 April 2020). Sebagai Official Digital Banking Partner, BNI berperan menyelenggarakan cash management system, melakukan pembayaran manfaat untuk marketplace, pembayaran insentif peserta, hingga pembayaran ke Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LANGKAH nyata kini semakin dinanti dalam membantu kelompok – kelompok masyarakat yang terkena dampak serius akibat wabah Coronavirus Disease (COVID-19), salah satunya adalah merealiasikan Program Kartu Prakerja.
BNI menjadi bank yang ditunjuk sebagai Official Digital Banking Partner pada penyaluran insentif–insentif Kartu Prakerja, baik Insentif Pelatihan, Insentif Survey, maupun menyediakan sistem cash management yang terintegasi dengan Project Management Office (PMO) Kartu Pra Kerja dalam mengelola dana insentif tersebut agar tersalurkan secara akurat, efektif, dan efisien.
“Guna menyukseskan Program Kartu Prakerja, BNI berperan sebagai pengelola aliran Dana Kartu Prakerja atau penyedia jasa Cash Management, mengelola pembayaran Insentif dan uang survei peserta Kartu Prakerja, juga mengelola pembayaran Insentif Pelatihan,” ujar Direktur Layanan dan Jaringan BNI Adi Sulistyowati, Minggu (12 April 2020).
BNI juga menjadi bank yang akan memastikan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan dalam penyaluran Kartu Prakerja ini terpenuhi.
Peran penting dan strategis BNI itu antara lain adalah Pertama, BNI menjadi bank yang membukakan rekening bagi peserta Kartu Prakerja, yaitu calon pencari kerja dan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kedua, membukakan rekening bagi Lembaga atau Balai Pelatihan, yaitu Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Ketiga, membukakan rekening Marketplace dan perusahaan Digital Payment yang menjadi mitra kerja pemerintah dalam menyalurkan insentif Kartu Prakerja.
Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Untuk mengikuti program ini, masyarakat harus mendaftar situs resmi program, yaitu www.prakerja.go.id dan nanti ada persetujuan dari PMO.
Apabila pendaftar sudah disetujui sebagai peserta Program Kartu Prakerja, pembayaran insentif pelatihan dan uang survey dapat dilakukan melalui rekening BNI, atau OVO, dan Link Aja. Pembayaran insentif dilakukan setelah peserta menyelesaikan proses pelatihan atau kursusnya.
“Sebagai Official Digital Banking Partner Program Kartu Prakerja, BNI berperan menyelenggarakan cash management system, melakukan pembayaran manfaat untuk marketplace, pembayaran insentif peserta, hingga pembayaran ke BLK dan LPK. BNI juga memberikan kemudahan kepada para pencari kerja yang belum memiliki rekening dengan berbagai kemudahan dan penawaran special,” ujarnya. (OL-09)
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved