DPR: Impor Bawang Putih Akal-Akalan Menteri Perdagangan

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) kembali membuka luas keran impor gula, bawang putih dan bawang bombay. Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto beralasan saat ini terjadi kelangkaan dan kenaikan harga bawang putih mencapai lebih dari 60%. Langkah impor ini diklaim Agus sebagai langkah stabilisasi harga dalam rangka penanganan Covid-19.

Menanggapi kebijakan Kementerian Perdagangan ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin, mengatakan bahwa kebijakan demikian merupakan kebijakan akal-akalan.

Kebijakan tersebut, menurut Hasan, dapat merugikan petani yang telah bekerja sama dengan importir yang patuh terhadap kebijakan wajib tanam 5%. Lebih jauh kebijakan demikian dinilainya akan menggerogoti upaya swasembada bawang putih Indonesia.  

“Semangat di Nawa Cita itu membangun kemandirian untuk ketahanan pangan. Indonesia tidak menutup kesempatan Impor karena merupakan bagian dari global supply chain. Namun syarat impor dan kewajiban tanam 5% itu mutlak harus dipenuhi sebagai upaya menuju swasembada,” katanya 

Tahun 2017 pemerintah sudah tegas dengan langkah menuju swasembadanya melalui penyiapan 1.900 Ha lahan tanam bawang putih. Tahun 2019 kemarin sudah ada 110 Kabupaten yang menanam bawang putih di 20-30 ribu hektare lahan.

Tahun 2020 ini diproyeksikan akan terdapat 40-60 ribu Ha yang siap, dan 2021 akan mencapai 80-100 ribu hektare. Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri mengakui telah menghitung ada 600 ribu hektar lahan yang siap untuk ditanam bawang putih.

“Kebijakan Swasembada ini harusnya di dukung dengan tetap patuh pada syarat yang harus dipenuhi oleh Importir. Bukan membiarkan importir tertentu melenggang tanpa memenuhi syarat impor dengan dalih stabilisasi harga,” katanya 

Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur II ini mengatakan, kebijakan impor bawang putih yang diteken Kementerian Perdagangan patut dicurigai diarahkan importir nakal yang bekerja sama dengan suplier. Bahkan, menurut Hasan, tidak menutup kemungkinan terjadinya monopoli dan kartel dalam kebijakan pembukaan keran impor saat ini. 

“Kita sedang menghadapi situasi yang cukup perlu perhatian lebih. Ekonomi rakyat harus tetap hidup dalam situasi tekanan ekonomi dan persebaran Covid-19. Petani itu harus diberi kesempatan untuk kembali berjaya dengan pola kemitraaan bersama importir yang diwajibkan investasi 5% di dalam negeri. Mendag harusnya mendukung ini, bukan malah bikin kebijakan ugal-ugalan,” papar Hasan. 

Hasan menilai impor bawang putih kemungkinan besar akan datang dari Tiongkok karena negara tersebut merupakan supplier lebih dari 90% bawang putih indonesia. Dengan kondisi yang demikian potensi monopoli dan terbentuknya kartel akan terbuka.

Pemerintah telah berupaya meminimalisir monopoli dan terbentuknya kartel bawang putih dengan menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi importir. 

“Importir diwajibkan menanam 5% dari kuota impornya yang diperolehnya di Indonesia. Dari sini investasi masuk untuk menghalau monopoli dan kartel. Nah ini mau dirusak serta merta dengan dalih stabilisasi harga menghadapi Covid-19. Ya kebangetan ugal-ugalan bener,” katanya. 

Mantan Bupati Probolinggo ini menegaskan dalih stabilisasi harga dengan membuka keran impor bawang putih secara ugal-ugala sangat tidak bisa diterima sebagai kebijakan untuk kepentingan bangsa. Upaya Indonesia untuk masuk dalam global value malah akan menjadi dilemahkan. 

“Menteri itu harusnya berpikir keras agar Indonesia memiliki nilai tinggi dalam global value chain dunia khususnya di sektor Hortikultura bawang putih ini," ujar Hasab.

"Bukan malah membiarkan kebijakan negara di-drive oleh kepentingan sesaat importir yang mau bermain pada situasi ekonomi yang dalam tekanan keras saat ini,” pungkas Hasan. Menurut Hasan, kebijakan tersebut melanggar UU Hortikultura, sehingga harus segera dicabut. (OL-09)