Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Infrastruktur Transportasi Pariwisata Dikebut

Putra Ananda
24/1/2020 04:50
Infrastruktur Transportasi Pariwisata Dikebut
RAKOR PENYUSUNAN RKA KEMENHUB 2021: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumad berbincang dengan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa keempat kiri(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra )

PEMERINTAH memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi penunjang sektor pariwisata sebagai salah satu cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu merupakan salah satu poin dalam pemaparan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Pemerintah akan mengutamakan pertumbuhan ekonomi dari instrumen sektor pariwisata. Maka dari itu diperlukan penataan infrastruktur transportasi di sekitar wilayah pariwisata agar pembangunannya dipercepat mulai 2021," tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub 2021 di Jakarta, kemarin.

Suharso mendorong agar Kemenhub bisa melakukan prioritas pembangunan-pembangunan bandara di daerah wisata hingga daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Hal tersebut penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan industri pariwisata.

"Termasuk juga pelayanan-pelayanan publik, seperti transportasi publik di daerah wisata dan daerah-daerah yang baru terkena bencana alam, pembangunannya bisa dilakukan di 2021," ujarnya.

Mengenai pendanaan sektor infrastruktur 2020-2024, pemerintah telah memetakan kebutuhan investasi sebesar Rp6.455 triliun, dengan perincian alokasi swasta sebesar Rp2.700 triliun (42%), pemerintah Rp2.300 triliun (37%), dan BUMN sebesar Rp1.353 triliun (21%).

"Proyek prioritas yang memiliki kesiapan tinggi diarahkan melalui pendanaan surat berhaga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara," ujarnya.

Lima prioritas

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan pihaknya telah menyusun lima program agenda prioritas.

Kelima program atau agenda utama tersebut ialah membangun konektivitas transportasi pendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah TPK (terpencil, perbatasan, dan kepulauan), ibu kota negara baru (IKN), serta pengembangan SDM.

Kemenhub juga akan mengedepankan kebijakan pembangunan transportasi ke depan yang fokus pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, peningkatan kualitas layanan transportasi, hingga peningkatan keselamatan dan keamanan.

"Kita akan melanjutkan lagi prioritas pembangunan enam tujuan pariwisata, yaitu Raja Ampat, Wakatobi, Morotai, Tanjung Lesung, Tanjung Layang, dan Pulau Seribu," ujarnya.

Menhub menekankan kembali arahan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Labuhan Bajo. Presiden mengharapkan dukungan pada lima daerah pariwisata superprioritas harus tuntas pada tahun ini. Dengan demikian, di tahun depan dapat dilanjutkan untuk menuntaskan dukungan terhadap enam daerah prioritas wisata lainnya.

Pemerintah berkepentingan agar daerah pariwisata baru dapat segera berkembang karena diandalkan untuk meraih devisa. Hal itu penting untuk menekan current account deficit yang terjadi selama ini. (E-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Triwinarno
Berita Lainnya