Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
KEMENTERIAN Keuangan mencatat 10 Kementerian/Lembaga (KL) dengan pagu terbesar secara umum memiliki penyerapan yang terbilang baik di 2019 dibanding tahun sebelumnya.
Penyerapan belanja K/L selama 2019 tercatat teralisasi sebesar Rp876,4 triliun atau 102,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp855,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya menyatakan, dengan serapan belanja K/L yang membaik itu, output yang dihasilkan juga dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat.
"Kualitas dari belanja ini terlihat dari output dan target yang dicapai dibidang yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Penyerapan 10 KL tersebut antara lain yakni, Polri mencapai 114,7%; Kementerian Kesehatan 113,7%; Kementerian Riset, Teknologi dan Pedidikan Tinggi 108,5%; Kementerian Pertahanan 105,8% dan Kementerian Agama 104,4%.
Baca juga : BKPM Sebut Konflik Natuna tak Pengaruhi Investasi dari Tiongkok
Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 101,7%; Kementerian Sosial 98%; Kementerian Perhubungan 97,2%; Kementerian PUPR 93,4% dan Kementerian Keuangan 89,5%.
Sri Mulyani menambahkan, dari penyerapan itu, output strategis pada bidang infrastuktur dapat dirasakan melalui dibangunnya jalan baru sepanjang 350,6 km dari target sepanjang 480,1 km.
Pembangunan jembatan terealisasi sepanjang 15.721,4 meter dari target 18.581,0 meter. Pembangunan bandara terealisasi sebanyak 4 bandara dari target 5 bandara serta jalur kereta api yang berhasil dibangun sepanjang 320,3 km dari target 505,1 km.
Kemudian di bidang pendidikan, telah tersalurkan dana melalui Program Indonesia Pintar kepada 20,6 juta siswa dari target sebanyak 20,1 juta siswa. Beasiswa Bidik Misi mencapai 443,7 ribu mahasiswa dari target 463,6 ribu mahasiswa.
Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah kepada 8,70 juta siswa dari target sebanyak 8,93 juta siswa dan sertifikasi guru yang telah diberikan kepada 40,4 ribu orang dari target 40,0 ribu orang.
Baca juga : Belanja Modal Dipercepat
Selanjutnya, di bidang kesehatan dan bantuan sosial, telah tersalurkan dana kepada peserta penerima PBI dan JKN sebanyak 96,0 juta jiwa dari target 96,8 juta jiwa.
Penugasan tenaga kesehatan mencapai 4.464 orang dari target 4.450 orang. Penyaluran PKH kepada 9,8 juta KPM dari target 10 juta KPM serta bantuan pangan non-tunai yang telah tersalurkan kepada 15,3 juta KPM dari target 15,6 juta KPM.
"Jadi 2019 saya bisa katakan APBN betul-betul dipakai untuk pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Sesuai dengan instruksi presiden, APBN akan terus digunakan untuk membangun SDM melalui beasiswa, perbaikan sekolah, guru dan lainnya di 2020," pungkas Ani. (OL-7)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved