Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Kisruh Ekspor Benih Lobster, Jokowi Minta Semua Dapat Manfaat

Rudi Agung
17/12/2019 21:30
 Kisruh Ekspor Benih Lobster, Jokowi Minta Semua Dapat Manfaat
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Selasa (17/12).(MI/Rudi Agung)

KISRUH mengenai pro dan kontra ekspor benih lobster yang makin ramai turut memantik Presiden Joko Widodo angkat suara.

Rencana dibukanya kembali kran ekspor benih udang ini sempat ditentang pelbagai kalangan. Pelarangan juga datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Namun, kepastian dibuka atau tetap melarang ekspor itu diserahkan Jokowi ke Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, Edhy Prabowo.

"Tanya Pak Edhy. Namun, menurut saya, yang paling penting negara mendapat manfaat, nelayan juga dapat manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu," tegas Jokowi usai meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (17/12).

Presiden mengajak seluruh ahli dan pakar untuk memberi saran dan masukan atas setiap kebijakan yang diambil Istana. Ia pun yakin mereka lebih paham mana kebijakan yang memberi manfaat dan mana yang justru mendatangkan mudarat.

"Saya kira pakar-pakarnya tahulah, bagaimana lingkungan tetap terjaga, lobster tidak diselundupkan, ekspor tidak awur-awuran, nelayan juga harus dapat manfaat dari sana."


Baca juga: Mentan: Impor Besar Merendahkan Harga Diri Bangsa


"Nilai tambah ada di negara kita," tekan Jokowi.

Disinggung lebih jauh, Presiden kembali menekankan agar setiap kebijakan tak hanya melihat lingkungan. Namun juga faktor ekonominya. Sebaliknya demikian.

Jokowi menekankan, "Jangan melihat ekonomi saja, tapi lingkungan wajib tetap dipelihara. Keseimbangan itu yang penting. Bukan hanya bilang jangan. Perlu keseimbangan," ujarnya.

Setiap kebijakan, sambung Jokowi, tak boleh dilaksanakan secara asal.

"Tidak boleh dijalankan awur-awuran. Kebijakan harus mengakomodir seluruh kepentingan," tegasnya.

Ia memberi contoh, misalnya, semua ditangkapi, semua diekspor.

"Itu juga nggak benar," tegasnya. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya