Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KISRUH mengenai pro dan kontra ekspor benih lobster yang makin ramai turut memantik Presiden Joko Widodo angkat suara.
Rencana dibukanya kembali kran ekspor benih udang ini sempat ditentang pelbagai kalangan. Pelarangan juga datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Namun, kepastian dibuka atau tetap melarang ekspor itu diserahkan Jokowi ke Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, Edhy Prabowo.
"Tanya Pak Edhy. Namun, menurut saya, yang paling penting negara mendapat manfaat, nelayan juga dapat manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu," tegas Jokowi usai meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (17/12).
Presiden mengajak seluruh ahli dan pakar untuk memberi saran dan masukan atas setiap kebijakan yang diambil Istana. Ia pun yakin mereka lebih paham mana kebijakan yang memberi manfaat dan mana yang justru mendatangkan mudarat.
"Saya kira pakar-pakarnya tahulah, bagaimana lingkungan tetap terjaga, lobster tidak diselundupkan, ekspor tidak awur-awuran, nelayan juga harus dapat manfaat dari sana."
Baca juga: Mentan: Impor Besar Merendahkan Harga Diri Bangsa
"Nilai tambah ada di negara kita," tekan Jokowi.
Disinggung lebih jauh, Presiden kembali menekankan agar setiap kebijakan tak hanya melihat lingkungan. Namun juga faktor ekonominya. Sebaliknya demikian.
Jokowi menekankan, "Jangan melihat ekonomi saja, tapi lingkungan wajib tetap dipelihara. Keseimbangan itu yang penting. Bukan hanya bilang jangan. Perlu keseimbangan," ujarnya.
Setiap kebijakan, sambung Jokowi, tak boleh dilaksanakan secara asal.
"Tidak boleh dijalankan awur-awuran. Kebijakan harus mengakomodir seluruh kepentingan," tegasnya.
Ia memberi contoh, misalnya, semua ditangkapi, semua diekspor.
"Itu juga nggak benar," tegasnya. (OL-1)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Bangka Belitung berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster sebanyak 177.600 ekor senilai Rp35,5 miliar.
“Larangan ekspor terhadap benih lobster dilakukan guna mendorong budidaya lobster dalam negeri dan meningkatkan ekspor lobster untuk ukuran konsumsi.
"Ini merupakan hasil pengembangan atas aduan informasi yang kami terima pada tanggal 6 Juli 2022. Senin malam kemarin petugas menemukan kapal motor itu di Perairan Bunga Karang,"
Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama yang baik dan wujud sinergi komunitas Bandara Juanda.
PETUGAS gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 30.911 ekor baby lobster melalui Bandara Juanda Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
LOBSTER merupakan makanan primadona bagi pecinta kuliner seafood. Kandungan proteinnya yang tinggi berbanding lurus dengan harganya yang fantastis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved