Jokowi Sebut Ada yang Hobi Impor Energi

PRESIDEN Joko Widodo menyatakan kekesalannya terkait dengan neraca perdagangan yang kembali defisit. Ia menyebut berulangnya defisit lantaran ada pihak-pihak yang lebih senang mengimpor dan menghambat transformasi ekonomi dalam negeri, khususnya di sektor energi.

“Ada yang hobinya impor karena ­untungnya gede sehingga transformasi ekonomi di negara kita mandek gara-gara ini. Kita berpuluh-puluh tahun memiliki masalah besar yang namanya defisit neraca perdagangan gara-gara impor kita lebih ­besar dari ekspor kita,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia pada November 2019 tercatat defisit US$1,33 miliar. Defisit itu berasal dari ekspor November sebesar US$14,01 miliar, sedangkan impornya lebih tinggi yakni US$15,34 miliar.

Dalam acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 itu, Jokowi menyoroti impor minyak yang per hari mencapai 700.000-800.000 barel.

Dia juga menyoroti impor avtur untuk keperluan dalam negeri. Padahal, crude palm oil dalam negeri bisa dimanfaatkan untuk produksi avtur. Impor yang besar di sektor energi itu jelas membebani transaksi berjalan yang mengakibatkan defisit.

Jokowi menyebut ada pihak-pihak yang bermain dan mencari untung agar ketergantungan impor migas terus berjalan. Presiden mengingatkan agar jangan ada yang menghalangi upaya menghilangkan ketergantungan impor migas.

Pengamat ekonomi senior Enny Sri Hartati mengaku bingung dengan kekesalan Jokowi. Pasalnya, Enny masih mempertanyakan ­keseriusan Presiden dalam memperbaiki defisit neraca perdagangan. Menurut Enny, jika memahami bahwa defisit neraca perdagangan merupakan persoalan sangat serius, Jokowi seharusnya menunjuk menteri perdagangan yang memahami persoalan.

Pada bagian lain, VP Corporate Communication PT Pertamina Fajriyah Usman memaparkan beberapa perkembangan proyek kilang minyak yang memasuki tahap konstruksi. Di antaranya mengenai RDMP Balikpapan, dengan progres konstruksi dimulai Februari 2019. (Dhk/Ifa/Mir/*/X-6)